Menteri Keuangan Sri Mulyani (cuplikcom/Ade Lukman)
Cuplikcom - Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menghentikan penyaluran bansos tahap ke II yang diklaim bersumber dari APBD DKI, rencana sebelumnya Pemprov DKI akan membagikan sembako senilai Rp149.500 per paket tiap pekan sekali atau empat kali dalam sebulan, selama 3 bulan, paket sembako dibagikan baru satu kali, itu pun hanya di bulan April.
Presiden (Joko Widodo) minta sebelum lebaran 100 persen sudah harus ter-deliver dan utamanya Jabodetabek yang policy-nya tidak boleh mudik dan harus dapat bansos.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan Pemerintah pusat telah menanggung seluruh bantuan sembako hingga bantuan sosial tunai (d/h bantuan langsung tunai/BLT), di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sebenarnya anggaran awal ada di daerah.
"Jabodetabek sembako dan BLT yang diberikan itu juga pemerintah pusat. PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang DKI (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) cover 1,1 juta warganya, nggak punya anggaran dan minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Ia pun mempertanyakan apakah penyebaran sembako dan BLT tersebut sudah selesai dan tepat sasaran atau belum.
Untuk itu, Sri Mulyani menegaskan Kementerian Sosial harus turun langsung memastikan seluruh hak masyarakat terpenuhi.