Pembagian Bansos Diperpanjang Sampai Desember, Tapi Cuma Rp 300 Ribu

Cuplikcom - Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memperpanjang program bantuan sosial (bansos) untuk warga Jabodetabek dan non Jabodetabek hingga Desember 2020.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (18/5 ). Perpanjangan program bansos ini sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat yang rendah karena pandemi virus corona (COVID-19).

"Bansos sembako (warga) Jabodetabek dan bansos tunai (warga) non Jabodetabek diperpanjang menjadi sembilan bulan hingga Desember," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat Konferensi Perss Virtual, Senin (18/5/2020).

Semula bansos untuk warga Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600 ribu diberikan selama tiga bulan, yakni sejak April sampai Juni 2020. Hal yang sama juga diberikan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan non-Jabodetabek, berupa uang tunai Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan.

Pemerintah melakukan perpanjangan bansos hingga Desember 2020. Namun, nilai yang diberikan juga berubah alias turun setengah.

"Dengan perhitungan Juli-Desember menjadi hanya Rp 300.000 per bulan dari yang tadinya Rp 600.000 per bulan," jelasnya.

Selain Bansos, Pemerintah akan memperpanjang pemberian subsidi tagihan listrik hingga mencapai 6 bulan ke depan atau sampai September 2020 mendatang.

Sri mulyani merincikan, pengguna listrik 450 VA akan diberikan kepada 24 juta rumah tangga. Sedangkan 900 VA diberikan kepada 7,2 juta rumah tangga. Adapun total anggaran keduanya menelan hingga mencapai Rp61,4 triliun

"Sebagian memang untuk subsidi listrik 450 VA dan 900 VA subsidi April sampai Juni diperpanjang sampai September," jelasnya.

Perlu diketahui beberapa bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdampak berupa program keluarga harapan (PKH) yang anggarannya mencapai Rp37,4 triliun, Kartu Sembako dengan anggaran Rp43,6 triliun, pembebasan dan diskon listrik yang anggarannya mencapai Rp61,69 triliun.

Selanjutnya bansos sembako Jabodetabek sebesar Rp6,8 triliun, bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp32,4 triliun. Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp31,8 triliun, dan Kartu Pra Kerja sebesar Rp20 triliun.