Soal Reformasi Birokrasi, Wapres Ma’ruf Amin Sebut Indonesia Harus Belajar Dari Korea Selatan

Cuplikcom- Jakarta - Pemerintah Indonesia ingin mencontoh negara lain dalam menjalankan reformasi birokrasi. Salah satu negara yang bisa dicontoh Indonesia dalam merealisasikan reformasi birokrasi adalah Korea Selatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pertemuan secara Virtual dengan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN), Jum’at ( 29/5/2020 )

"Kita ingin mencoba mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah seperti apa dan bagaimana kemungkinan Indonesia menerapkan pola-pola itu,” ujarnya.

Menurut Ma'ruf, dengan mempelajari proses dari negara lain, percepatan reformasi birokrasi di Tanah Air bisa dilakukan Proses-proses tersebut, menurut Ma’ruf, bisa diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

“Karena itu, mana yang harus kita mulai, dari mana. Kemudian mana yang harus didahulukan,” kata dia.

lebih lanjut Ma'ruf menyatakan, reformasi birokrasi adalah proses penataan birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, keberhasilan reformasi birokrasi pun akan tercermin dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin baik.

Ma'ruf mengatakan, pihaknya sangat mendorong upaya perbaikan dan percepatan reformasi birokrasi. Sebab melalui reformasi birokrasi, masyarakat pun bisa merasakan pelayanan optimal. Namun, kata dia, apakah pelaksanaannya bisa berjalan cepat dan tepat, sangat tergantung upaya-upaya yang dilakukan.

“Kita ingin mencoba mempercepat proses reformasi birokrasi ini, (hal ini) tergantung dari upaya-upaya kita melakukan reformasi,” kata dia.

Pemerintah Hadapi Berbagai Tantangan Sementara itu, Ketua TIRBN Eko Prasodjo menjelaskan bahwa reformasi birokrasi yang digulirkan saat ini memiliki target untuk membangun birokrasi kelas dunia hingga 2025, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi. Ke depan, masyarakat akan lebih menginginkan pelayanan publik yang baik, cepat, transparan dan akuntabel seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

"Kami melihat keinginan masyarakat tersebut akan mendorong corak pemerintahan bergeser pada pemerintahan berbasis teknologi," kata Eko Prasodjo