Jum'at, 31 Januari 2025
Empat pimpinan DPRD Indramayu saat dilantik (Cuplikcom/ist)
Cuplikcom - Indramayu - Banyaknya desakan semua pihak, pimpinan DPRD Indramayu akhirnya setujui pembentukan Pansus Covid-19 untuk awasi realisasi anggaran Covid-19 Rp196,1 miliar di kabupaten Indramayu Jawa Barat.
"DPRD segera membentuk Pansus penanganan covid19, karena beberapa pertimbangan," ungkap wakil ketua DPRD Indramayu dari fraksi PDI Perjuangan, H Sirojudin, dalam pesan singkat yang diterima cuplikcom, Senin (8/6/2020).
Alasan pertama, angka positif warga Indramayu terjangkit Corona twrus mengalami kenaikan.
Kedua, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kabupaten Indramayu dinilai gagal.
"Tidak berjalan dengan maksimal, beberapa cek point dibiarkan kosong dan tidak ada petugas, padahal anggaran besar," jelas Sirojudin.
Ketiga, data para penerima Bansos di Indramayu dinilai kacau balau, sehingga berakibat lambat dan tak tepat sasaran.
"Jaring pengaman sosial untuk masyarakat datanya kacau balau. Dan menimbulkan kegaduhan," katanya.
Keempat, naiknya anggaran penanganan covid-19 yang semula Rp55,5 miliar, naik tiga kali lipat menjadi Rp196,1 miliar, tanpa ada komunikasi dan pembahasan dengan DPRD Indramayu.
"DPRD tidak pernah diajak komunikasi," tegasnya.
Selian itu DPRD Indramayu juga banyak menerima pengaduan masyarakat twrkait temuan lain di lapangan.
"Itulah yang membuat DPRD mendorong untuk segera dibuatkan Pansus. Karena beberapa kabupaten Lain di Jabar juga sudah membentuk Pansus," pungkas Sirojudin.
