Jum'at, 10 Januari 2025
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah (Cuplik.com/ Ade Lukman)
Cuplikcom - Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam Omnibus Law masih ditunda, namun Pemerintah terus mensosialisasikan prospek RUU Cipta Kerja ini kepada masyarakat.
Kepala Biro Humas Kemenaker RI, R Shoes Hindharno mengatakan RUU Cipta kerja dipersiapkan untuk menjawab persoalan/tantangan menghadirkan ekosistem investasi yang kompetitif serta penciptaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya melalui transformasi pelayanan yang cepat.
“Tantangan pada saat terjadinya Pandemi Covid-19 bukan saja berdampak terhadap kesehatan masyarakat, namun juga terhadap kondisi ekonomi dan sosial, utamanya akibat pembatasan aktifitas (PSBB) untuk pencegahan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19,” kata Shoes Hindharno dalam keterangan tertulisnya kepada Cuplik.com, Selasa (16/6/2020).
Hindharno menyebut Dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat yakni, Penurunan target pertumbuhan ekonomi, terhambatnya kegiatan produksi, baik karena kesulitan bahan baku impor maupun karena terhambatnya ekspor akibat kebijakan lockdown di daerah tujuan. Terganggunya aktivitas ekonomi kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).Menurunnya jumlah perusahaan yang mampu melangsungkan usahanya dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh. Dan Meningkatnya jumlah pekerja/buruh yang dirumahkan atau mengalami PHK akibat kesulitan ekonomi yang dihadapi perusahaan.
Hindharno menilai Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan otomasi membawa dampak perubahan signifikan pada dunia kerja, dalam bentuk perubahan hubungan kerja, cara kerja, waktu kerja, tempat kerja dan lain-lain.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan meyakini bahwa inisiatif pengajuan RUU Cipta Kerja kepada DPR merupakan langkah positif dalam rangka Penyediaan lapangan pekerja pekerjaan seluas-luasnya, Menjaga kelangsungan bekerja dan menjadi solusi untuk peningkatan perlindungan pekerja/buruh, dan Kemudahan berusaha dan pengembangan investasi.
"Kami akan mengkondisikan para pengusaha agar tetap eksis melakukan investasi atau tidak menarik investasinya di tengah situasi Pandemi Covid 19 ini, sehingga kinerja perekonomian nasional tetap berjalan dengan tetap mematuhi protokoler Kesehatan Yang berlaku," pungkasnya.
