Kamis, 28 November 2024
Penulis: Erix Exvrayanto, S.IP (Cuplikcom/ist)
Oleh: Erix Exvrayanto, S.IP.
(Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik)
Sejak alarm berbunyi sebagai pertanda seluruh masyarakat harus siaga tanggap pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Khususnya, yang terjadi di Kabupaten Kuningan, pro-kontra akan kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 sudah mencuat. Manakala, masyarakat kurang setuju akan kebijakan pemda setempat yang membeli rumah sakit bekas (RS Citra Ibu) untuk dijadikan rumah sakit khusus isolasi pasien Covid-19.
Dengan segala dinamika, perangai tersebut luluh. Dan, program tersebut pun terlaksana tanpa menemui lagi kendala. Meski, di kemudian hari, tuntutan masyarakat muncul, meminta Pemkab Kuningan transparan dalam pengeluaran anggaran pembelian rumah sakit itu, berikut besaran renovasi dan penambahan fasilitas rawat Covid-19 (penyediaan alat kesehatan).
Riuh obrolan komentar dalam perbincanagan warganet (netizen) di jejaring media sosial begitu ramai. Respon dan persepsi publik daam ruang maya tersebut tampak mulai hilang kepercayaan (distrust) kepada pemerintah.
Belum lagi saat timbulnya kasus kekeliruan data penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuningan. Terutama, bantuan gubernur yang datang dari Pemprov Jawa Barat. Itu, paling disoroti, dan menjadi bulan-bulanan cemooh masyarakat yang dilontarkannya dalam jejaring media sosial.
Baru-baru ini, tak hanya kegelisahan warga terdampak Covid-19 saja yang merebak. Para pejuang medis pun mulai mengutarakan lirihnya, bertanya-tanya akan insentif tinggi sebagai janji dari Pemerintah. Sungguh, perilaku masyarakat semakin susah dikendalikan dalam masa pandemi ini.
Ditambah, punggawa media mainstream, para wartawan merasakan kesulitan dalam mengakses data dari pemerintah. Mereka dituntun dalam tugasnya sebagai jurnalis untuk dapat menjadi clearing house atau penjernih terhadap isu yang berhembus di lingkungan masyarakat, juga pula untuk menanggal sliweran hoax.
Krisis komunikasi ini terjadi, ketika bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintahan Kabupaten Kuningan dinilai tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Bukannya preventif, mencegah potensi timbulnya krisis komunikasi. Alih-alih, untuk menaburkan treatment atau obat penjernih yang bisa diteruskan senjatanya oleh pewarta sebagai fungsi clearing house kepada masyarakat, seolah tak berdaya.
Lantas, tampak sekumpulan wartawan mengadukan hal ini kepada Bupati Kuningan. Dan, dijawab oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) setempat, melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) sebagaimana yang mempunyai tugas kehumasan tersebut, hanya alibi belaka.
Pihak Diskominfo mengakui dan mengharapkan suatu permakluman, dikarenakan masih dalam proses masa transisi terkait masalah kehumasan itu. Dikarenakan, peralihan tugas Humas yang semula ada pada bagian khusus di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, dan terhitung mulai awal tahun 2020 berpindah ke Bidang IKP Diskominfo setempat. (Dilansir dari: https://dialektikakuningan.com/krisis-komunikasi-kehumasan-pemkab-kuningan-diskominfo-jawab-maklum-masa-transisi/)
Bahkan, dalam laman portal berita itu pun, ada berita yang menyebutkan kelompok wartawan sebelumnya pun telah melakukan aksi dengan cara audiensi dengan Bupati Kuningan, menuntut transparansi soal Anggaran Penanganan Covid-19. (https://dialektikakuningan.com/puluhan-wartawan-geruduk-gedung-pemkab-kuningan-tuntut-transparansi-anggaran-penanganan-covid-19/).
Jelas menunjukan, bahwa Pemkab Kuningan, jangankan menyampaikan keterbukaan informasi tentang percepatan penanganan Covid-19 kepada masyarakat. Terhadap jurnalis, yang biasa membantu untuk menginformasikan lewat berita, seperti tertutup. Karena tak mungkin, sampai menyambangi gedung pemda untuk audiensi, bukan biasanya dengan konferensi pers.
Tak hanya itu, kelompok-kelompok massa lainnya, baik itu LSM, Ormas Islam, kelompok seniman, ataupun sekumpulan massa aliansi lainnya, terutama kepada legislatif (DPRD setempat), pun sama melakukan audiensi. Tak lain, meminta fungsi pengawasan dari DPRD Kuningan terhadap Anggaran Penanganan Covid-19 ditingkatkan/diperketat.
Social Distrust
Menurut Victor A. Thompson, dalam buku yang ditulis Alfred A. Knoff, “Modern Organization”, yakni perilaku administrasi dari orang-orang yang merasa posisinya tidak aman, kemudian mencari timbal balik dengan menggunakan kewenangannya untuk mendominasi dan mengontrol yang lainnya. Apakah itu excecutive declare, bahwa sudah gagal mengendalikan aparaturnya sendiri?
Istilah patologi memang lebih sering didengar dalam kajian ilmu medis/kedokteran. Namun, lazim juga menjadi pisau analisa untuk mendiagnosa penyakit-penyakit dalam tubuh birokrasi, maupun terhadap gejala sosial masyarakat. Karena, pelayanan buruk terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah, merupakan patologi birokrasi.
Kaitan dalam kasus ini, bahwa semenjak pandemi Covid-19 menyebar di Kabupaten Kuningan, rangkaian analisa konspirasi yang bermuatan disinformasi merebak di masyarakat. Seakan-akan sudah tidak ada lagi yang dipercayai. Setiap orang dalam akun jejaring media sosialnya, seolah merasa paling berhak untuk menjustifikasi ketidakpercayaannya terhadap apapun. Mau itu ditujukan kepada pemerintah, data, sains, sampai-sampai ketidakpercayaan kepada berita yang ditayangkan oleh media massa.
Tentu, ini bisa menjadi situasi yang membahayakan. Karena, kepercayaan sosial sangatlah penting, bahkan akan menjadi penentu kondusifitas sistem kemasyarakatan yang stabil dan berfungsi baik.
Dalam aspek ekonomi, kepercayaan sosial diyakini merupakan sebuah social capitalatau modal yang dapat digunakan untuk membangun ekonomi individu maupun sebuah bangsa.
Seperti apa ungkap seorang ilmuwan politik, ekonom politik, dan penulis Amerika Serikat, Francis Fukuyama, dalam bukunya ‘Trust’, “Kebajikan Sosial dalam Pencapaian Kemakmuran”. Bahwa, negara-negara bisnis raksasa terbukti adalah mereka yang benar-benar memiliki kepercayaan sosial yang baik.
Sebaliknya negara dengan low trust, harus terombang-ambing sebagai negara dunia ketiga yang seringkali menjadi anak tiri dari pergaulan internasional. Aspek-aspek lain pun tak jauh berbeda. Pada dasarnya semua lini kehidupan membutuhkan kepercayaan sosial.
Dikaitkan dengan berkurangnya kepercayaan yang ditunjukan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan terhadap pemerintahan daerahnya. Bisa berpotensi bahaya menjadi suatu night mare, mengakibatkan terhambatnya kemajuan pembangunan. Karena, pada titik klimaks, bilamana tidak segera diobati, eskalasi social distrust pada ranah politik dan ekonomi akan semakin meledak.
Kenapa, pasalnya kebanyakan orang yang mengumpat suatu permasalahan dalam jejaring medsos, sebagaimana takdir pandemi Covid-19 terjadi kala dunia tengah berada di puncak era revolusi industri 4.0, dimana pesatnya teknologi komunikasi dan informasi sebagai salah satu tandanya. Yang terkadang, dalam medsos orang-orang melontarkan suatu ungkapan tanpa dasar jelas, tidak rasional, dan cenderung kasar. Secara psikologis, disebut paranoid personality disorder. Yaitu, orang-orang dengan gangguan kepribadian paranoid umumnya ditandai dengan memiliki pola ketidakpercayaan yang meluas dan kecurigaan terhadap orang lain.
Maka, Pemkab Kuningan harus memenuhi apa tuntutan masyarakat, terutama dalam transparansi Anggaran Penanganan Covid-19, tanpa tedeng aling-aling. Dan, menindak tegas jikalau ada indikasi oknum penyelewengan, tanpa pandang bulu.
Krisis Komunikasi
Komunikasi mempunyai fungsi mendasar yang sangat penting, terlebih dalam situasi darurat bencana.
Ihwal krisis komunikasi yang mendera Kehumasan Pemkab Kuningan, di mana fungsi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo setempat kurang berperan baik, serta tidak bisa mengakomodir kehadiran wartawan.
Padahal, pola komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, di mana pemanfaatan media massa guna membangun interaksi sosial antar warga, termasuk menginformasikan kebijakan pemerintah dan perkembangan terkini dari pembangunan maupu situasi lingkungan, haruslah berjalan harmonis. Paling tidak, peran wartawan yang memuat beritanya pada media mainstream, dapat mereduksi suatu ketidakpastian.
Mengutip Eric Schmidt dan Jared Cohen dalam buku “The New Digital Age (2014)”. “Media sejatinya dibuat untuk menjaga keberimbangan informasi. Kekuasaan negara yang bisa tanpa batas, bakal menyusut karena warganet memiliki medsos yang efektif sebagai corong aspirasi mereka”.
Maka, menghadapi tantangan algoritma platform medsos yang bisa mengarahkan manusia pada personalisasi isu, media arus utama harus berfungsi juga menjadi penjernih isu-isu bermuatan hoax dan hate speech yang merebak pada media sosial. Terutama, guna mengaping baik generasi millenial dan generasi phi berikutnya. Media mainstream dituntut dapat menjaga kejernihan dan keberimbangan berita-beritanya.
Supaya bisa membangun komunikasi yang baik, terutama dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, mesti bersinergi dan membangun kerjasama yang baik.
Untuk itu, menukil apa pemikiran Haddow Kims dalam buku ‘Disaster Communication, In A Changing Media World’, bahwa landasan utama membangun komunikasi publik yang efektif. Yaitu, pertama, Costumer Focus, memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat/kalangan. Berarti, peran Humas harus dapat memenuhi secara kuantitas dan kualitas informasi terkait pemerintahan. Dengan membangun mekanisme komunikasi yang menjamin informasi disampaikan dengan tepat dan akurat.
Kedua, Leadership Commitment, pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat harus memiliki komitmen untuk melakukan komunikasi efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi.
Ketiga, Situational Awareness, komunikasi efektif didasari oleh pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi yang terkendali terkait bencana. Prinsip komunikasi efektif seperti transparansi dan dapat dipercaya menjadi kunci.
Keempat, Media Partnership, media massa (cetak, radio, televisi, online) yang termasuk golongan media mainstream, adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan sosialisasi tentang perkembangan pembangunan ataupun informasi setiap kebijakan pemerintah, terlebih informasi tentang penanganan bencana/pandemi secara tepat kepada publik. Maka, kerjasama dengan media massa menyangkut kesepahaman tentang kebutuhan media dengan tim yang terlatih untuk bekerjasama dengan media guna mendapatkan informasi dan menyebarkannya kepada publik.
“Bilamana, permasalahan social distrust dan krisis informasi tidak dapat diselesaikan baik dengan cepat oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Klimaksnya adalah akan muncul banyak masyarakat yang apatis dan oportunis”.[]
