Aliansi Relawan Jokowi ( ARJ ) saat Konferensi Perss (Cuplik.com/ Ade Lukman)
Cuplikcom - Jakarta - Aliansi Relawan Jokowi ( ARJ ) menepis kabar penurunan terhadap Menteri BUMN Erick Thohir ditengah-tengah komitmen Erick Thohir bersih-bersih memberantas para mafia importir.
Juru Bicara ARJ Bidang Komunikasi Publik dan Pers Edo Panjaitan tegas membantah. Dia mengatakan, rencana aksi demo itu bergantung pada kinerja para menteri di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
Ditambahkannya, kalaupun akan terjadi aksi demo, itu tak lebih untuk mengkritisi kebijakan pembantu presiden yakni menteri yang tidak berpihak kepada rakyat.
“ARJ punya dasar yang berbasis kinerja, bukan asal-asalan dan bukan mencari-cari alasan. Ingat baik-baik, ARJ punya martabat, dan terdiri dari ratusan organ relawan Jokowi,” tegasnya.
Koordinatir ARJ Aidil Fitri Cholid mengatakan, modus mafia BUMN itu bisa terendus karena beberapa hal. Diantaranya izin impor obat-obatan dan alat kesehatan dari luar negeri yang prosesnya sangat mudah masuk ke Indonesia. Sementara industri alkes dalam negeri kian terpuruk.
“Ada sejumlah modus yang biasa dilakukan para mafia di BUMN. Salah satu diantaranya yang bisa ditelusuri adalah para pelaku yang senang importir obat-obatan dan alat-alat kesehatan,” kata Koordinator ARJ Aidil Fitri Cholid di Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Pasalnya, praktik-praktik mafia yang melanggar UU No. 17 Tahun 2006 tetang Kepabean, di sejumlah perusahaan pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) marak terjadi.
ARJ mempertanyakan keseriusan dan komitmen Erick Thohir dalam melakukan bersih-bersih di perusahaan-perusahaan BUMN. Sebab, Erick Thohir pernah mengungkapkan bahwa kelangkaan bahan baku alkes dan obat-obatan turut disebabkan oleh mafia impor.
“Adanya kemudahan izin dan dominasi importir ini akhirnya menjadikan Indonesia negara konsumtif kesehatan daripada memperkuat industri alkes domestik. Ini membuka ruang terhadap para mafia importir. Dia (Erick Thohir) berbenah itu sanggup tidak?” ujarnya.
“Bongkar siapa mafia impornya. Jangan jadi menteri ‘asbun’ (asal bunyi) saja. Solusi yang pasti pun sepertinya tak jelas dari dia,” kecam Aidil.
Menurut dia, terpuruknya industri alkes dan obat-obatan dalam negeri tak bisa dilepaskan dari praktik-praktik mafia sehingga dominasi importir sangat tinggi.
Aidil menyontohkan, salah satu yang kerap dilakukan adalah mempermudah izin impor tapi masih lemahnya melakukan pengawasan melekat terkait operasional dan pendistribusian tersebut.
“Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan tim internal ARJ terhadap sejumlah perusahaan BUMN Farmasi itu ada ketergantungan dominasi impor alkes dan obat-obatan. Jadi perlu penataan kembali pelaksanaan pengawasan melekat di BUMN Farmasi,” tuturnya.
ARJ tak menjelaskan lebih rinci praktik-praktif mafia BUMN seperti yang dimaksud.
“Intinya, praktik-praktif mafia tersebut dikuatirkan akan melemahkan industri alkes dan obat-obatan domestik,” pungkasnya.