Imbas Iuran BPJS Naik, 49.350 Peserta Memilih Turun Kelas

Cuplikcom-Jakarta-Pemerintah akan menaikkan premi iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah (PBPU), Rabu (1/7/2020) besok akibatnya sebanyak 49.350 peserta memilih untuk turun kelas sepanjang Mei 2020.

“Memang ada pergeseran kelas. Ada yang naik kelas, ada yang turun kelas,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2020).

Gelombang penurunan kelas dalam kurun enam bulan itu paling tinggi terjadi pada Desember 2020, yakni mencapai 1,03 juta orang. Kala itu, pemerintah mengumumkan bahwa iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri akan naik pada 1 Januari 2020 sebelum akhirnya kebijakan ini dianulir oleh Mahkamah Agung.

Seperti diketahui, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 untuk merealisasikan kenaikan iuran. Kenaikan berlaku bagi peserta kelas I dan II, yakni untuk kelas I dari semula Rp 80 ribu menjadi Rp 150 ribu. Sedangkan kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 100 ribu.

Iqbal mengatakan pergeseran kelas ini disesuaikan dengan kemampuan peserta untuk membayar iuran, berdasarkan data BPJS Kesehatan sepanjang Mei 2020, secara rinci peserta yang turun untuk kelas I ke kelas II sebanyak 9.331 orang. Kemudian, peserta kelas I yang melorot ke kelas III terdapat 11.737 orang. Lalu, peserta yang turun dari kelas II ke kelas III mencapai 28.282 orang.

Angka penurunan kelas per Mei 2020 lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Pada April lalu, BPJS Kesehatan mencatat peserta turun kelas hanya berkisar 48.863 orang. Sedangkan sepanjang enam bulan terakhir, yakni Desember 2019 hingga Mei 2020, total penurunan kelas peserta mandiri mencapai 2,3 juta orang.

Sebelumnya, Perwakilan Komunitas Peduli BPJS Kesehatan Johan Imanuel meminta Pemerintah untuk berempati kepada Peserta BPJS Kesehatan khususnya Peserta Mandiri yang akan menambah beban finansial apabila Iuran BPJS Kesehatan dinaikan pada 1 Juli 2020.

"Mohon agar Pemerintah tidak terburu-buru dan sebisa mungkin menerima masukan-masukan Publik terlebih dahulu apakah sudah bijak jika kenaikan Iuran BPJS Kesehatan tetap diberlakukan saat Pandemi Covid-19 belum berakhir," Kata Perwakilan Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Johan Imanuel, dalam keterangan resminya kepada Cuplik.com, Sabtu (27/6/2020).

Johan mengingatkan kepada Pemerintah masih adanya permohonan uji materiil terhadap Perpres No 64/2020 khususnya Pasal 34 yang mengatur pemberlakuan tarif baru per 1 Juli 2020 sehingga alangkah bijaknya menunggu kepastian hukum juga.

"Seharusnya Pemerintah langsung bisa merespon positif disaat ada warganya melakukan Uji Materiil atas Perpres No 64/2020 terkait tarif baru BPJS Kesehatan dengan menerbitkan kebijakan penangguhan terlebih dahulu agar tidak tarik ulur seperti halnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Perpres No 75/2019 yang dibatalkan oleh Putusan MA No 7P/HUM/2020," tegasnya.