Jum'at, 10 Januari 2025
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani (Ade Lukman/Cuplikcom)
Cuplikcom-Jakarta-Kementerian Keuangan mengungkapkan jika anggaran kesehatan baru terealisasi sekitar RP 4,09 triliun atau 4,68% dari pagu sebesar Rp 87,5 triliun. Realisasi ini dinilai kecil karena pemerintah yang saat ini fokus untuk penanganan pandemi COVID-19.
Anggaran tersebut, total pagu untuk pos lain di bidang kesehatan, mulai dari insentif tenaga medis hingga insentif perpajakan di bidang kesehatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran kesehatan ini tak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
"Ada yang berpersepsi anggaran kesehatan baru cair sedikit karena tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Sebetulnya tidak juga, karena ada jalurnya, dari Rp 87,5 triliun ada yang bentuknya insentif pajak ke rumah sakit jasa kesehatan," kata dia dalam konferensi pers virtual BNPB, Rabu (1/7/2020)
Dia mengungkapkan anggaran di bidang kesehatan ini adalah tanggung jawab antar kementerian dan lembaga. Dia menyebut anggaran kesehatan Rp 87,5 triliun ini adalah tambahan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 secara langsung misalnya pembelian alat pelindung diri (APD) tahap awal hingga diberikan dalam bentuk BPJS Kesehatan.
Sri Mulyani menambahkan anggaran tersebut akan ia terus pantau agar bisa tepat sasaran dan mampu memberikan ketahanan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat.
Dia menyebut akan menelusuri anggaran tersebut dan penyaluran ke pihak yang membutuhkan.
"Kita harap dampaknya untuk mengatasi ekonomi di bidang kesehatan bisa menjadi lebih baik dan kemungkinan memulihkan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih besar," tutur Dia.
Untuk diketahui, Sri Mulyani melaporkan anggaran perlindungan sosial saat ini telah mencapai 34,06% atau Rp 69,4 triliun dari pagu anggaran Rp 203,9 triliun.
Realisasi anggaran bidang sektoral atau pemda juga naik menjadi 4% atau sekitar Rp 4,24 triliun. Anggaran UMKM telah terserap 22,74% atau sekitar Rp 28,07 triliun.
"UMKM 22,74% tapi ini karena ada penempatan dana pada Himbara. Untuk pembiayaan korporasi belum ada realisasi, insentif usaha 10,14%," jelasnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kejengkelannya saat membuka rapat terbatas bersama para menteri pada 18 Juni 2020 lalu. Salah satu yang disinggung adalah soal belanja kesehatan.
"Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba," kata Jokowi.
Video tersebut menjadi perbincangan setelah dipublikasikan di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Awalnya merupakan video internal, namun akhirnya dipublikasikan karena beberapa pernyataan Jokowi dinilai perlu diketahui publik.
"Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," lanjut Jokowi.
"Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan, belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan, ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti itu," kata Jokowi.
Dalam video tersebut, Kepala Negara juga menyinggung pembagian bantuan sosial atau bansos yang belum mencapai 100%. Apapun masalahnya, Jokowi minta segera diatasi.
"Ini extraordinary harusnya 100%," tegasnya.
