Program Pelatihan Dihentikan, Ada Apa Dengan Kartu Prakerja?

Cuplikcom-Jakarta- Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan Kartu Prakerja. Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky menegaskan pemerintah tidak menghentikan program Kartu Prakerja.

"Tidak benar, yang dihentikan adalah paket program pelatihan," kata Panji saat dikonfirmasi Cuplik.com, Jumat (3/7/2020)

Hal itu disampaikan Panji terkait beredarnya surat manajemen pelaksana (Project Management Office/PMO) kepada mitra pelatihan kartu prakerja.

Menurut dia, di dalam surat tersebut pihaknya meminta mitra untuk menghentikan transaksi dan penjualan dari pelatihan yang berupa paket atau bundling, bukan program pelatihan secara keseluruhan.

Untuk diketahui, di dalam surat tersebut dijelaskan penghentian paket pelatihan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pelaksana program kartu prakerja. Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan.

Pertama, beberapa mitra platform digital membuat dan menawarkan produk paket pelatihan yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform.

Kedua, tak ada mekanisme yang dapat memastikan tiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan. Akibatnya, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan.

Atas dasar ini, manajemen pelaksana tak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam paket tersebut.

Surat keputusan ini ditujukan bagi mitra prakerja yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru dan Tokopedia.

Sebelumnya kartu Prakerja juga menuai sorotan dari KPK hingga ditemukan beberapa potensi yang bisa menyebabkan kerugian negara.


Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai, penghentian paket pelatihan Prakerja ini sebagai bentuk lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.


“Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak,” kata Netty kepada wartawan, Jumat (3/7/2020).

Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) di antaranya adalah mengenai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.


“Setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur output, out come dan benefitnya, program baru dihentikan. Dari awal ini kan pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggungjawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara,” katanya.