Ono Surono saat di Padepokan Anti Galau, Ujang Bustomi, Cirebon. (Cuplikcom/ist)
Bandung - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menegaskan pihaknya mendorong segera terwujudnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Jawa Barat.
Saat ini pembahasan dan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pesantren masih terus dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Barat.
"Pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah serta pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan fungsi-fungsi itu, diperlukan produk hukum turunan Undang-Undang No. 18/2019 tentang Pesantren dalam bentuk perda," kata Ono saat membuka Fokus Group Discusion bertema Raperda Penyelenggaraan Pesantren di Jawa Barat melalui Aplikasi Zoom Meeting, Senin (6/7).
Ono menambahkan, Jawa Barat memiliki jumlah Pondok Pesantren (Ponpes) terbanyak di Indonesia. Hampir 30% Ponpes, kata Ono, berada di Provinsi Jawa Barat sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Perda Pesantren ini, kata Ono, diharapkan menjadi payung hukum bagi Pemprov Jawa Barat untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap Ponpes.
"Sehingga Ponpes sebagai wadah pembentukan insan berahklak mulia dan mengajarkan Islam rahmatan lil alamin ini benar-benar menjadi garda terdepan bagi terbentuknya Indonesia maju," kata anggota Komisi IV DPR RI ini.
Ono menegaskan, PDI Perjuangan siap melakukan komunikasi secara terbuka dengan seluruh jajaran Ponpes dan organisasi Islam di Jawa Barat untuk bersama merumuskan rancangan perda penyelenggaraan pesantren sampai terbentuknya perda yang mewakili kepentingan seluruh stakeholder pesantren serta masalah lainnya yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan (Islam) di Jawa Barat.
Karena, menurutnya 90 persen lebih kader PDI Perjuangan beragama Islam. Selain itu, imbuh dia, banyak kader-kader banteng moncong putih merupakan santri-santri jebolan pesantren di Jawa Barat.
"Perlu diingat juga bahwa PDI Perjuangan mempunyai sayap partai Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Melalui organ itu, PDI Perjuangan akan hadir dan siap berada ditengah-tengah organisasi Islam dan Pesantren," tandasnya.
Webinar ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan dan juga pengurus DPD PDI Perjuangan. Selain itu diikuti juga oleh pengurus DPC PDI Perjuangan se-Jawa Barat.
Hadir juga Ketua Pengurus Wilayah (PW) Nadhatul Ulama Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah, Ketua PW Persis Jabar H. Iman Setiawan Latif, Ketua PW Muhammadiyah H Suhada serta pengelola Pondok Pesantren dari 27 kota kabupaten di Jabar.