Jum'at, 10 Januari 2025
Presiden RI Joko Widodo Didampingi Menhan Prabowo Subianto (Cuplik.com/ Ade Lukman)
Cuplikcom-Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dilakukan selama ini justru tampak seperti cuti.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas bersama menteri dan kepala lembaga negara mengenai 'Percepatan Penyerapan Anggaran di 6 Kementerian/Lembaga' pada Selasa (7/7) lalu. Video itu kemudian diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/7) kemarin.
"Saya minta kita memiliki sense yang sama. Sense of crisis yang sama. Jangan sampai 3 bulan yang lalu kita menyampaikan bekerja dari rumah, work form home. Yang saya lihat ini kayak cuti malahan. Padahal pada kondisi krisis kita harusnya kerja lebih keras lagi," kata Jokowi, dalam keterangan resminya, Kamis (9/7/2020)
Selain itu, Kepala Negara Juga memberi tugas kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diminta untuk menggarap lumbung pangan.
Menanggapi hal tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) meminta pertahanan tak diartikan secara sempit.
"Pertahanan perlu diartikan secara luas, bukan cuma pertahanan dari ancaman bersenjata tapi juga ancaman non bersenjata. Seperti misalnya penyakit, kelaparan," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian, saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2020)
Donny menilai, ketika pertahanan diartikan secara lebih luas. Maka, kata dia, wajar jika Presiden Jokowi menunjuk Menhan Prabowo untuk ikut mengelola lumbung pangan nasional.
"Jadi saya kira ketika pertahanan diartikan secara lebih luas maka tidak ada salahnya Presiden menunjuk Kementerian Pertahanan untuk menangani ketahanan pangan. Toh ini juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian," tuturnya.
"Tapi sekali lagi, ini bukan mengambil tupoksinya Kementan. Apalagi ini cadangan strategis, artinya sesuatu yang strategis bagi ketahanan pangan kita, dan juga dimobilisasi oleh TNI untuk turut menggarap itu sebagai operasi militer selain perang," sambung Donny.
Dihubungi terpisah Pengamat Politik Hendri Satrio menilai bisa saja Prabowo menggarap program dari kementerian pertanian. Mengingat, program ketahanan pangan itu merupakan program nasional.
"Banyak kalau dicari korelasinya. Kita mesti melihat kalau program nasional itu adalah tanggung jawabnya presiden, bukan tanggung jawab kementerian semata. Jadi kalau kemudian presiden mau mengkombinasikan gelagat koordinasi para meteri ya nggak apa-apa," tutur Hendri.
