Ratusan Massa Gema Indramayu Tolak RUU HIP dan BPIP

Cuplikcom - Indramayu - Ratusan massa yang mengklaim dari 50 organisasi terdiri dari Ormas, OKP, dan LSM Se-Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat (Gema) Indramayu, lakukan aksi Tolak RUU HIP dan apapun penggantinya termasuk BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

Massa bergerak mulai pukul 09.00 WIB dari titik Area Sport Center Indramayu kemudian menuju Gedung DPRD Indramayu, Senin (13/7/2020).

"Unjuk rasa tolak HIP dilakukan di satu titik yaitu gedung DPRD Indramayu," ujar koordintator umum (Kordum) aksi, Ahmad Nur Irsyad, yang juga ketua LSM Al-Jabbar.

Perwakilan dari Ormas Gibas sekaligus ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Indramayu, Juni Harto menjelaskan, alasan dilakukannya unjuk rasa tersebut, karena belum adanya pembatalan RUU HIP dan dikhawatirkannya isu HIP akan diangkat lagi di Prolegnas yang akan datang.

"Jadi info yang kami terima itu bukan dibatalkan menyeluruh tapi dipending, ada kemungkinan nanti akan di angkat lagi dalam Prolegnas dengan judul yang berbeda," tutur Juni Harto saat diwawancarai.

"Yang kita harapkan dihentikan secara menyeluruh karena RUU HIP telah membuat kegaduhan di masyarakat," sambungnya.

Sementara, Sekretaris aksi Wawan Sugiarto berorasi mewakili Ormas OKP dan LSM se-Indramayu, menuntut kepada DPRD Indramayu sebagai wakil rakyat untuk menghentikan pembahasan RUU HIP di DPR RI yang telah menjadi Program Legislatif Nasional (Prolegnas)

Berikut tuntutan massa aksi:

1. Menolak dengan TEGAS pembahasan RUU HIP dan perubahan nama, istilah dalam bentuk apapun serta menghentikan pembahasan secara total karena akan melemahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara.
2. PANCASILA dengan Lima Sila harus dipertahankan dan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, agar tidak berkembangnya ajaran komunis yang tidak sesuai dengan Pancasila.
3. Menuntut DPR RI untuk mencabut RUU HIP dari Prolegnas 2020 dan tidak kembali dibahas ataupun dirubah dalam bentuk dan istilah apapun dalam sidang DPR RI.
4. DPR RI harus memastikan agar FAHAM KOMUNIS tetap dicegah kebangkitan-nya dengan mempertahankan keberadaan TAP. MPRS Nomor 25 Tahun 1966.
5. Meminta Kepada Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas pelaku dan Inisiator pengajuan RUU HIP.
6. Mencabut KEPRES yang mengatur tentang pendirian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Gema Indramayu Tolak HIP mereka berharap aspirasi di gedung DPRD Indramayu dapat didengar oleh DPR RI dan RUU HIP maupun BPIP dihilangkan dalam Prolegnas," tandasnya.