Jum'at, 10 Januari 2025
Ilustrasi (Cuplik.com/ Ade Lukman)
Cuplikcom-Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap ada anggaran pemerintah provinsi (pemprov) yang masih mengendap di bank senilai Rp 170 triliun. Itulah sebabnya serapan anggaran di daerah masih minim.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan jika akar masalah dari masalah ini adalah sistem regulasi dan birokrasi yang panjang.
"Itu salah satunya kendala birokrasi, mungkin regulasinya juga karena mereka akan sangat hati-hati ini kan dana apalagi dalam keadaan bencana nasional gini kalau ada salah-salah bisa masalah, kalau dituduh korupsi atau apa. Terus mungkin sistem internalnya mungkin banyak yang masih manual mungkin ini 1-2 bulan mereka percepat dengan sistem digital sehingga sekarang harusnya bulan Juni-Juli bisa lebih optimal penyaluran likuiditasnya," ujar David di Jakarta, Kamis (16/7/2020).
"Bukan hanya di pemprov, di institusi lain juga. Kenapa Jokowi marah sampai Mei itu realisasi belanjanya belum optimal, masih mirip dengan tahun lalu. Itu kenapa Jokowi pengen dipercepat," tambahnya.
Untuk itu, pemerintah pusat dinilai perlu terobosan baru untuk mempercepat penyerapan anggaran dalam situasi pandemi seperti ini.
"Tapi tetap GCG-nya jalan. Terobosan dengan menerapkan GCG yang benar tentunya," ujarnya
