Jum'at, 10 Januari 2025
Menteri KKP Edhy Prabowo (Cuplik.com/ M.Riko Indrianto)
Cuplikcom-Jakarta-Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menegaskan tidak ada konflik kepentingan terkait PT Bima Sakti Mutiara sebagai perusahaan yang mendapat jatah ekspor benih lobster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hashim menyatakan dirinya memang suka uang, namun diperoleh dengan cara yang benar. Ia membantah ada kepentingan dan kolusi dalam penunjukan PT Bima Sakti Mutiara sebagai perusahaan pengekspor benih lobster.
Adapun Direktur Utama PT Bima Sakti Mutiara adalah Rahayu Saraswati yang tak lain anak dari Hashim Djojohadikusumo.
"Keluarga kami tidak begitu, kami suka uang, kami suka fulus tetapi caranya tidak seperti ini. Saya kakak saya tidak mau merusak nama keluarga kami," kata Hashim di Ayana Midaza Hotel, Jakarta (17/7/2020).
Direktur Pusat Kajian Riset dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana menilai apa yang dilakukan Menteri Edhy membenarkan desas-desus yang kerap muncul ketika membicarakan politik Indonesia bahwa setiap partai yang bergabung ke koalisi pemerintahan entah dipimpin oleh siapa pun pemerintahan itu memang mengharapkan dan memanfaatkan keuntungan dari jabatan yang diberikan.
Ragam keuntungan itu, kata Adit, selanjutkan akan digunakan untuk kepentingan partai dalam beraktivitas politik. Keuntungan itu bisa berupa uang, kemudahan berbisnis, modal, hingga suara elektoral.
"Dalam konteks Menteri Edhy, pasti ada urusan ke sana juga. Ini kan istilahnya bancakan untuk menjadikan posisi di kementerian sebagai economic resources untuk partai," katanya di Jakarta, Senin (13/7/2020).
Adit menegaskan cara Menteri Edhy sangat tidak etis, tidak elok, dan hanya menguntungkan partai politiknya saja dan kelompok-kelompok tertentu.
Seperti diketahui, Menteri Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri KP No. 56 tahun 2016. Peraturan yang diterbitkan menteri lama, Susi Pudjiastuti, salah satunya berisi larangan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp).
Edhy mengganti peraturan ini dengan Permen KP No. 12 tahun 2020 pada Mei lalu. Di dalamnya banyak ketentuan diubah, salah satunya mengizinkan ekspor lobster.
Seperti dilansir dalam Laporan utama Majalah Tempo edisi 4 Juli 2020 yang bertajuk Pesta Benur Menteri Edhy membeberkan 30 perusahaan yang diizinkan mengekspor benih lobster. Beberapa nama yang termasuk kader Partai Gerindra ada di dalamnya sebagai komisaris hingga direksi.
Nama-nama yang disebutkan di antaranya Sugiono, Sudaryono, Rauf Purnama, Dirgayuza Setiawan, Harryadin Mahardika, Simon Aloysius Mantiri, Iwan Darmawan Aras, hingga Hashim Djojohadikusumo dan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo adik dan keponakan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, kini Menteri Pertahanan. Beberapa nama politikus dari PKS, Partai Golkar, juga muncul. Ada lagi satu nama beken, pendiri Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah
