Kamis, 9 Januari 2025
LBH Delta 19 saat Unras di depan Kantor Kejari Indramayu (Cuplikcom/Taufid)
Cuplikcom - Indramayu - Ketua umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Delta 19 membantah atas pertanyaan Kepala Jaksa Negeri (Kajari) Indramayu, bahwasanya unjuk rasa (Unras) yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Indramayu (Kejari) hasil dari suruhan, Kamis (6/8/2020).
Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua umum LBH Delta 19, Abdulah, aksi yang dilakukannya tidak ada unsur politik
"Tidak ada ini murni, pure murni tidak ada, dan saya tidak mau mendengar lagi ada keterkaitan politik. Cuma perlu disadari mungkin pasnya-pasnya lagi begini jadi kecurigaan dan orang lain mungkin arahnya kesitu dan ini saya tekankan ini murni tidak ada unsur politik," ujar Abdullah kepada awak media.
Abdulah menegaskan kembali, soal pertanyaan yang dikatakan Kajari Indramayu, Dauglas Pamino Nainggolan, terkait pihaknya melakukan Unras hasil dari suruhan. Pada saat audiensi antara Pihak Kejari Indramayu dan LBH Delta 19.
"Tidak ada pokoknya tidak ada tedensi dari siapapun," Tandasnya
Sebelumnya telah dilakukan audiensi antara kejari indramayu dan LBH Delta 19, namun saat audiensi berlangsung ada salah satu anggota LBH Delta 19 yang menanyakan terkait dugaan keterlibatan salah satu mantan Bupati Indramayu pada tindak pidana korupsi di tujuh obyek wisata.
Sehingga hal tersebut membuat Kajari indramayu, Dauglas Pamino Nainggolan, mempertanyakan kepada audiensi yang hadir apakah LBH Delta 19 ini suruhan?.
"Saya sudah bisa menangkap pembicaraannya ini sepertinya ada tedensi yang beruntut siapa yang menyuruh kalian?," Ucap Douglas.
Menurut Douglas, terkait tindak pidana kasus korupsi di tujuh objek wisata masih dalam penyidikan ada prosesnya tidak bisa semena-mena karna menyangkut hukum acara dan hak asasi seseorang gak bisa kita sembarangan menyebutkan nama.
"Jangan sebut nama disini, ini penegakan hukum murni tidak ada tedensi apapun," ucap Douglas saat menanggapi pertanyaan audiensi yang menyebutkan dan menduga salah satu mantan Bupati Indramayu terlibat tindak pidana korupsi di tujuh objek wisata
