Jum'at, 10 Januari 2025
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah (Cuplik.com/ Ade Lukman)
Cuplikcom - Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan selalu melibatkan unsur pekerja/buruh yang diwakili Serikat Pekerja, kalangan pengusaha, praktisi, akademisi, dan lembaga lain seperti International Labour Organization (ILO), dalam merumuskan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Hati saya bersama mereka yang saat ini masih bekerja, dan mereka yang saat masih menganggur," ujar Ida dalam webinar bersama 34 pimpinan redaksi yang tergabung dalam Forum Pemred, Selasa (13/10/2020).
Ia menyebut pertemuan dengan pemangku kepentingan di klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja sudah dilakukan 64 kali, di antaranya 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panitia, dan 6 kali rapat tim perumus serta tim sinkronisasi.
Ia mengatakan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dilakukan oleh panitia kerja (Panja) secara intensif dengan tetap menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat dimulai sejak tanggal 20 April 2020.
"Semua pemangku kepentingan saya ajak, utamanya pada klaster ketenagakerjaan. Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja merupakan intisari dari hasil kajian ahli, DGD, rembug Tripartit (Pemerintah, Buruh dan Pengusaha). Saya jamin semuanya ikut membahas," katanya.
Ida mengatakan UU Cipta Kerja diperlukan untuk menjawab tantangan terbesar, yakni mempertahankan dan menyediakan lapangan kerja di Indonesia.
Menurutnya, setiap tahun 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat mendesak. Apalagi di masa pandemi ini ada 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi dan banyak dari pengangguran merupakan angkatan kerja generasi muda.
"UU Cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja, serta para pengangguran. Lihat angka-angkanya, lihat kondisi kita saat pandemi ini. Bantu saya menyalakan lilin, karena kita bisa," ujarnya.
Ida memastikan UU Cipta Kerja diperlukan untuk menyederhanakan dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. UU ini juga merupakan instrumen untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan selaras dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Kami mau memotong jalur perizinan yang hyper regulation. Kami mau memastikan pungutan liar bisa dihilangkan," katanya.
Ida menjelaskan urgensi UU Cipta Kerja ditujukan untuk pembangunan UKM dan koperasi. Dengan UU Cipta Kerja, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tak diperlukan lagi, cukup mendaftar saja. Sertifikasi halal bagi UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman akan dibiayai Pemerintah.
"Saya ajak seluruh pemangku kepentingan klaster ketenagakerjaan, bantu saya menyalakan lilin. Sini kita duduk diskusi. Kapan saja dibutuhkan, saya siap," katanya.
Pada diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut, Ida menyampaikan dirinya akan selalu senang kapan saja Forum Pemred membutuhkan informasi darinya.
