Jum'at, 10 Januari 2025
Peserta kegiatan Webbinar Politik dan Demokrasi (Cuplikcom/Andrian)
Cuplikcom - Indramayu - Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kabupaten Indramayu, menggelar kegiatan Webbinar Politik dan Demokrasi dengan tema 'Seminar Nasional Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Pilkada Bersih' yang bertempat di Aula Sayid Sabiq, Kabupaten Indramayu, Senin (9/11/2020).
Turut sebagai narasumber, Kasbangpol Jabar, Hery Pasya Sumbada, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Douglas Pamino Nainggolan, Anggota DRP RI, Herman Khaeron, Anggota DPD RI Jabar, Eni Sumarni, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Romi Iman Sulaiman, Peneliti Bidang Perkembangan Politik Lokal, R Siti Zuhro, Kasat Intel Polda Jabar, dan sebagai moderator Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Adang Jumhur.
Ketua Penyelenggara Acara, Aris Suhada mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan anti korupsi, digagas oleh MD KAHMI Indramayu sebagai bentuk kepedulian sikap terhadap momentum pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
"Tujuan acara ini sebenarnya untuk memperingati hari anti korupsi pada 9 Desember. Berhubung 9 Desember-nya bertepatan dengan Pilkada, maka saya ambil lebih awal," katanya.
Aris menambahkan, ia melihat bahwa ini merupakan mementum Pilkada, oleh karena itu, pihaknya mengambil momentum tersebut sebagai bentuk pendidikan anti korupsi pada calon-calon Pemimpin Daerah yang akan berkontestasi.
Selain itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jawa Barat sekaligus sebagai narasumber, Eni Sumarni menerangkan, pihaknya berharap KAHMI menjadi motor penggerak anti korupsi. Menurutnya, anti korupsi tidak terlepas dari Birokrasi, sedangkan Birokrasi itu sendiri tidak terlepas dari proses Pilkada.
"Pilkada yang bersih, clean government saya yakin tidak ada beban politik kedepan," tegasnya.
Di tempat yang sama, Inspektur Provinsi Jawa Barat juga selaku narasumber, Ferry Sofwan Arif mengutarakan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua KPK beberapa waktu yang lalu, bawa, Provinsi yang paling banyak korupsinya adalah Jawa Barat.
"Nah ini tentu menjadi bahan perhatian kita bersama. Pertanyaannya, apakah data yang dipilah itu dari tahun ke tahun? Secara akademis disini disebut data time series," ujarnya.
"Tapi bahwa, kita sama-sama ketahui di Daerah kita tercinta ini, di Kabupaten Indramayu ada kasus terkahir, itu menjadi poin penting juga untuk kita perhatikan bersama-sama di sini," tambahnya.
Pada akhir acara, KAHMI Indramayu mendeklarasikan untuk Pilkada yang berkualitas dan bebas KKN, yang isinya, Kami KAHMI Kabupaten Indramayu siap mengawal dan mensukseskan Pilkada yang berkualitas demi terwujudnya Kepala Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
