Siapkan Kemenangan Paslon Nina Lucky, Eksponen 98 Laksanakan Reuni Akbar

Cuplikcom - Indramayu -  Eksponen 98 merupakan perintis PDI Perjuangan di Kabupaten Indramayu yang baru-baru ini mengadakan pertemuan di Rumah Makan Cimanuk Widasari.

Kegiatan ini diinisiasi oleh mantan pengurus PAC Kecamatan Indramayu dan dihadiri oleh perwakilan aktifis dari seluruh  Kecamatan se-Kabupaten Indramayu, pada Selasa (17/11).

Ketua Eksponen 98, Rahadi Harahap didampingi anggota legislatif DPR RI yang juga sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono beserta mantan Ketua DPRD Indramayu  Ir. Iwan Hendrawan yang juga selaku pendiri PDI Perjuangan di Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa dalam kegiataannya berlatarbelakang pemenangan Pilkada.

"Kegiatan ini didasari atas aktifitas Eksponen 98 dalam setiap momentum politik, walaupun tidak menjadi pejabat formal, eksponen 98 terus-menerus secara aktif mengikuti dinamika politik dan memberikan kontribusi baik dalam pergulatan ideology maupun tatanan praksis. Untuk itu eksponen 98 selalu hadir dan apalagi dalam momentum Pilkada 2020 yang merupakan titik kulminasi kekuasaan Randu Gede, "jelasnya. 

Pria yang akrab disapa Bung  Rahadi ini menambahkan bahwa selain dalam rangka memperkuat tali silaturahmi, juga memberikan apresiasi terhadap nilai-nilai kejuangan para perintis PDI Perjuangan.

"Hari ini kita ingatkan kembali tentang tujuan eksistensi PDI Perjuangan di Indramayu, kita harus menjaga kebesaran, kekuatan dan kemampuannya, sehingga hari ini kita harus optimis terhadap kemenangan Pilkada 2020 di Kabupaten Indramayu," kata dia.

"Basis akar rumput yang dulu mengikuti kita, sekarang harus kita rebut kembali,  dan para aktivis senior yang tergabung dalam eksponen 98, harus kita apresiasi keberadannya, serta kita harus menyatukan seluruh elemen yang ada, karena kemenangan Pilkada sudah didepan mata," tambahnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono dalam sambutannya menuturkan tentang awal perjuangan dan dinamika partai dari periode ke-periode. 

"Dari periode ke periode PDI Perjuangan mengalami fluktuasi dan dinamika yang memprihatinkan. PDI Perjuangan dari Pemilu ke Pemilu mengalami penurunan secara terus menerus, dan oleh karenannya diperlukan penguatan melalui penyatuan kembali seluruh elemen Nasionalis Marhaenis Bung Karnois," kata dia.

Ono Surono juga berharap dengan menyatukan seluruh elemen kemenangan Pilkada 2020, PDI Perjuangan kembali berjaya seperti pada tahun 1999.

"Kita penak mengalami kegemilangan kemenangan Pilkada, hingga saatnya hari ini merebutnya kembali, kita satuan kembali dan jangan saling berpecah belah," harapnya.

Di sela-sela pertemuan itu, pria yang akrab disebut Bung Iwan Hendrawan mengucapkan bahwa eksitensi PDI Perjuangan merupakan penerus ajaran Bung Karno.

"Marhanisme sebagai ideologi yang menghendaki adanya kesejahteraan bersama dan tidak adanya penindasan dalam berbagai kehidupan, maka kemenangan yang akan diraih oleh pasangan Nina dan Lucky  (NIKI) adalah mengukuhkan kembali ajaran bung Karno itu sendiri," jelasnya.

Bung Iwan juga menjelaskan dalam pertemuan itu, bahwa potensi nasionalis sebesar 70%.

"Potensi 70% basia nasionalis yang dibuktikan oleh beberapa kali perhelatan Pilpres dan tidak pernah bergeser dari angka itu, sedangkan Potensi Nasionalis Bung Karnois ada sebesar 40%. Jadi dengan asumsi itu saya  meyakini kemenangan NIKI tidak bergeser dari angka sebesar itu pula," jelasnya.

Dalam pertemuan itu juga terungkap beberapa pandangan dari para peserta bahwa rakyat selalu dilibatkan dalam menyemarakan demokrasi, namun akhirnya ditinggalkan ketika yang diusung dilantik, dan hal tersebut terus menerus terjadi, sehingga kenyataan pahit nampaknya berlarut-larut dialami oleh hampir semua militan dan simpatisan.

Pada kesempatan itu juga forum menghendaki adanya paradigma baru dalam berdemokrasi,  dimana rakyat tidak hanya dilibatkan dalam proses politik, tetapi juga dilibatkan didalam proses ekonomi dan pembangunan.

Dalam pertemuan itu juga muncul paradigma baru yang selama ini terjadi dan merusak tatanan kehidupan sosial politik, dimana para pengambil kebijakan (Bupati dan DPRD) terlibat mengeksploitasi pengadaan barang serta jasa sehingga berakibat hukum.  

Forum juga menghendaki,  kedepan para pejabat tidak lagi bersentuhan dengan fee proyek yang dimainkan oleh corporate binaan, sehingga membuat kualitas proyek menjadi rusak.