Skandal Korupsi Indramayu, KPK Didesak Seret Mantan Bupati Anna Sopanah dan Anaknya

Cuplikcom - Jakarta - Koalisi Indramayu Bersih Koruptor saat menggelar aksi mendesak KPK untuk mengusut tuntas skandal korupsi di Indramayu, Jawa Barat, yang menyeret nama-nama tokoh yang diduga terlibat diantaranya mantan Bupati Indramayu Anna Sopanah dan anaknya Daniel Muttaqin Syafiuddin.

"Sekarang Keadilan dan keberanian KPK diuji apakah punya nyali memanggil dan menetapkan tersangka kepada Daniel Muttaqien dan Anna Sopanah dalam kasus yang sama," tutur Ujang di depan Gedung KPK, Kamis (19/11/2020)

(Koalisi Indramayu Bersih Koruptor Melakukan Aksi Demonstrasi Mendesak KPK Menuntaskan Skandal Korupsi Yang Melibatkan Mantan  Bupati Indramayu Ana Sopanah dan Putranya yang juga Cabup Indramayu Daniel Mutaqien)

Untuk diketahui, skandal korupsi di Indramayu memasuki babak baru pasca KPK menetapkan mantan anggota DPRD Jawa Barat Abdul Rozak Muslim (ARM) sebagai tersangka. Rozak ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap senilai Rp8,5 miliar.

Penetapan tersangka atas Rozak merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Indramayu, Supendi pada 15 Oktober 2019. Selain Supendi, KPK juga menciduk tiga tersangka lain yakni Kepala Dinas PUPR Indramayu, Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono dan pengusaha bernama Carsa ES (pengusaha).

Lebih lanjut Ujang menyatakan, Ana Sopanah dan Daniel Muttaqin secara gamblang disebut ikut menerima fee 12 persen yang dari terpidana Carsa. Hal itu berdasar pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.

"Berdasar kesaksian tersumpah (terdakwa) dan telah menjadi fakta hukum bahwa Daniel Muttaqien dan eks Bupati Indramayu Anna Sopanah ikut menikmati 12 persen fee yang terpidana Carsa sebar pada beberapa pihak," tegas Ujang.

Pengusutan secara tuntas skandal korupsi di kota mangga dinilai Ujang sangat mendesak. 

"Kami masyarakat Kabupaten Indramayu tidak sudi daerah kami terbangun dinasti koruptor. Kami menunggu keseriusan KPK RI untuk tidak tebang pilih," ujarnya.