Rabu, 8 Januari 2025
Cuplikcom-Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Dua kepala dinas di lingkungan Pemkab Indramayu, atas kasus suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2019.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, membenarkan adanya dua kepala dinas dari Pemerintah Kabupaten Indramayu, yang dipanggil oleh KPK
"Iya benar, keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ARM," kata Ali, di Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Dua kepala dinas yang dipanggil tersebut, kata Ali, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu, Joko Pramono.
Mereka dipanggil sebagai saksi untuk tersangka anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024 Abdul Rozaq Muslim (ARM).
Selain dua kepala dinas, lanjut Fikri, KPK juga memanggil lima saksi lainnya untuk tersangka ARM, yaitu Staf Seksi Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi pada Bidang Tata Teknis Irigasi Dinas PUPR Indramayu Sugiarto, Staf Bidang PSDA Dinas PUPR Indramayu Usni Utomo.
Juga, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Indramayu Amrullah, Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Indramayu Yus Rusmadi, dan Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan Indramayu Harun Hermawan.
"Pemeriksaan terhadap tujuh saksi tersebut digelar di Gedung Polres Cirebon Kota," ujarnya.
Sebelumnya, pada Selasa, (24/11/2020), Enam orang saksi juga diperiksa di Polres Cirebon Kota, yakni diantaranya Sekda Kabupaten Indramayu Rinto Waluyo, Ketua Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Kabupaten Indramayu TA 2019, Anggoro Purnomo dan Ketua Pokja Pemilihan Anton Sinugroho.
Penyidik juga memeriksa Ketua Pokja LPSE (Helpdesk/Trainer) Pudji Astuti, Kabid Tata Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Yudi Suswanto Krisnawan serta PPTK Rehabilitasi Jalan (APBD) dan PPTK Rehab Jalan Kabupaten Banprov 2019, Suherman.
"Para saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dengan proses dan mekanisme pengajuan untuk mendapatkan dana bantuan provinsi dan realisasinya," ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada TIMES Indonesia.
Fikri menyatakan, satu saksi lain yang seharusnya diperikaa yakni Fery Mulyadi seorang PNS/Staf Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu, tidak hadir dan dilakukan penjadwalan ulang.
Terkait desakan pengusutan secara tuntas atas kasus korupsi di Indramayu, menurut Fikri, pihaknya sangat memahami harapan masyarakat. Hanya saja, KPK dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan karena desakan ataupun permintaan pihak tertentu.
"Sebagai penegak hukum, KPK tentu harus bekerja atas dasar hukum yang berlaku sehingga dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dasarnya adalah adanya kecukupan alat bukti," ujar Fikri.
"Jika sepanjang adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK juga tak segan menetapkan kembali pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut," tegas Fikri.
Seperti diketahui, skandal korupsi di Indramayu memasuki babak baru setelah KPK menetapkan anggota DPRD Jawa Barat Abdul Rozak Muslim (ARM) sebagai tersangka. Rozak ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima suap senilai Rp8,5 miliar.
Penetapan tersangka atas Rozak merupakan kelanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Indramayu, Supendi pada 15 Oktober 2019. Selain Supendi, KPK juga menciduk tiga tersangka lain yakni Kepala Dinas PUPR Indramayu, Omarsyah, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Wempy Triyono dan pengusaha bernama Carsa ES (pengusaha).
Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:15/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg. KPK mengatakan beberapa pihak disebut-sebut turut menikmati uang haram. Diantaranya mantan Bupati Indramayu Ana Sopanah dan anggota DPRD Jawa Barat Daniel Muttaqin. Keduanya disebut ikut menerima fee 12 persen yang dari terpidana Carsa.
