Asosiasi Nelayan Lobster Kritisi Penghentian Ekspor Benur Oleh KKP

Cuplikcom-Jakarta-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara ekspor benih lobster (benur) usai eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan suap penentuan jasa kargo ekspor benur.

Penghentian sementara itu termuat dalam surat edaran (SE) yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini, Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

Dalam surat disebutkan, penghentian sementara ekspor benih lobster dilakukan dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12/2020 yang kembali melegalkan ekspor. Penghentian sementara juga mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan KKP.

Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI), Rusdianto Samawa, menilai, penolakan tersebut ada tiga pertimbangan dan pandangan objektif yakni; Pertama, transfer pengelolaan lobster ke daerah Provinsi yang sudah memiliki kewenangan dan tanggungjawab atas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan jarak 0 - 12 mil.

"Kedua, revisi UU Perikanan untuk memperkuat pengelolaan daerah terhadap potensi kelautan dan perikanan. Bertujuan agar menunjang regulasi daerah seperti RZWK, Pembuatan Perda PNBP, dan Peraturan Gubernur terkait perizinan kelautan-perikanan," kata Rusdianto dalam keterangan tertulis kepada Cuplik.com, Minggu (29/11/2020)

Lebih lanjut, kata Rusdianto, yang ketiga, Pengelolaan tentu diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (Perusda) yang memiliki kelompok nelayan dan koperasi sendiri.

Lebih lanjut Rusdianto menambahkan, jika Sistem Transfer Power Policy (STPP) kepada daerah akan menghilangkan Monopoli terhadap sistem eksport. Sala satu contoh, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penghasil benih bening lobster terbaik di dunia, tentu mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan pola pasar lokal masyarakat nelayan dan pesisir akan hidup melakui transaksi ekonomi bisnis benih dan lobster konsumsi.

"Sistem Transfer Power Policy (STPP) pengelolaan komoditas Kelautan - Perikanan kepada Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses budidaya dan pengalihan teknologi budidaya serta industri pakan yang menunjang. Tentu, jelas dari aspek kesediaan bahan baku pakan untuk budidaya sudah tersedia berlimpah," kata Rusdianto

Menanggapi, kasus yang menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, Rusdianto meminta kepada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia agar dapat memanggil dan memeriksa seluruh daftar perusahaan eksportir karena sangat banyak kerugian negara yang diakibatkan (dampak) dari persaingan usaha yang tidak sehat atau praktek monopoli.

"Praktek Monopoli lebih besar kerugian negara dibandingkan nilai uang korupsi yang ditimbulkan dari gratifikasi atau tindak pidana yang dihasilkan. Contoh, fakta hukum yang terjadi pada jasa forwarding Cargo pengiriman yang berjumlah ada 5 tetapi kenyataannya diarahkan pada 1 perusahaan tertentu yakni PT. ACK dan biaya yang dibebankan 400%. Artinya lebih mahal," jelas Rusdianto

Ia menyebut, Selisih yang didapatkan oleh Cargo PT. ACK selisih dari biaya normal yang ada pelaku usaha harus membayar lebih mahal. Sehingga gap atau selisihnya dari total semua pengiriman, jadi lebih mahal dari gratifikasi yang ada.

Untuk itu, Rusdianto, juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia agar memanggil sejumlah 4 perusahaan Cargo forwarding lainnya yang kemungkinan bermain mata atau bersekongkol dengan PT. ACK untuk mendapatkan bagian dari keuntungan yang besar.