Sebelum ditangkap KPK, Rusdianto Samawa Sudah Ingatkan Eks Menteri KKP Edhy Prabowo

Cuplikcom-Jakarta-Sebagai seorang aktivis nelayan, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) telah melihat dari dekat nasib nelayan sejak lama. Mulai dari nelayan yang kesulitan bersaing dengan perusahaan perikanan besar, sampai gonta-ganti aturan yang memberatkan pundak nelayan-nelayan itu.

“Situasinya selalu membingungkan. Menteri satu tidak boleh ekspor benur, tapi menteri satunya mengizinkan,” kata Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) kepada Cuplik.com, Senin (30/11/2020)

Rusdianto bukan cuma dikenal suka mengadvokasi nelayan. Ia juga dikenal kritis, yang membuatnya pernah dipolisikan oleh Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan ketika itu. Salah satu yang ia kritik adalah tentang pelarangan penggunaan cantrang. Tapi dirinya tak sempat dipenjara.

Fase itu sudah lewat. Sekarang, tutur dia, situasi nelayan kembali tidak keruan. Apalagi setelah ditangkapnya Menteri Edhy Prabowo yang berimbas pada penghentian sementara ekspor benih lobster.

“Mungkin KKP panik ya. Banyak tekanan. Nelayan lobster jadi resah lagi karena ekspor benur dihentikan,” ujarnya saat wawancara via Zoom dengan Heru Triyono, Jumat siang (27/11/2020).


Berikut tanya jawab Heru Triyono dengan Ketum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia, Rusdianto Samawa, mulai dari dampak penangkapan Edhy terhadap nelayan hingga soal maraknya pasar gelap benur:

Bagaimana pendapat para nelayan lobster ketika Edhy Prabowo ditangkap?
Kami berpandangan harusnya Pak Edhy bisa membawa nelayan menjadi lebih baik. Apalagi dia mantan ketua Komisi IV DPR, yang membidangi kelautan.

Artinya, dia ini punya kapasitas untuk memimpin KKP. Tapi kalau sampai ditangkap, kami tidak tahu harus bilang apa.

Di berbagai media, Anda tampak mendukung kebijakan Edhy yang membuka keran ekspor benih lobster…
Sampai hari ini pun saya mendukung kebijakan itu. Menurut kami, kalau bicara kebutuhan masyarakat pesisir, ya ekspor benih lobster itu bisa bikin nelayan sejahtera.

Beberapa nelayan dan peneliti bilang kalau kebijakan itu justru merugikan dan merusak lingkungan. Bagaimana?
Keputusan Menteri Edhy kan berdasarkan kajian ya. Saya ikut kajian itu di berbagai daerah mengenai kelayakan penangkapan benih lobster dan ekspornya.

Secara garis besar, penangkapan benur dan ekspornya itu tidak masalah dari segi lingkungan.

Yang saya tahu, nelayan lobster juga merasa senang. Mereka malah lebih sejahtera.

Yang merasakan keuntungan dari kebijakan itu bukannya eksportir?
Tergantung lihatnya dari mana. Ketika nelayan kecil dan pengusaha lokal tidak mampu secara modal, maka muncul korporasi di atasnya yang mengontrol pola ekspor ini. Nelayan cukup terbantu.

Yang jadi soal, izinnya kan tersentral di KKP. Ini mungkin yang rentan disalahgunakan. Kalau menurut saya, ada baiknya izin itu diserahkan ke daerah.

Dan, dalam aturan, perusahaan-perusahaan itu sebenarnya tidak boleh ekspor dulu sebelum melakukan budi daya lobster.

Tapi, jarak sebulan kebijakan itu dibuat, mereka sudah mulai ekspor. Apakah budi dayanya sudah dilakukan?
Ini yang janggal. Sudah rahasia umum ya. Ada perusahaan yang melibatkan politisi dari partai tertentu dan melakukan aksi ekspor secara sepihak.

Padahal mereka belum melakukan budi daya dan restocking 2 persen lobster ke alam sesuai aturan KKP.

Menurut Anda, tujuan kebijakan ini untuk menertibkan pasar gelap benih lobster cukup berhasil?
Nah. Kebijakan ini awalnya kan memang untuk menertibkan penyelundup besar yang bermain selama ini. Mereka itu untungnya hingga Rp3 miliar per hari.

Setelah kebijakan ini berlaku, mereka ini enggak berkutik sebenarnya. Mati kutu. Mereka kecewa dan diduga merancang agar Pak Edhy jadi tersangka korupsi.

Itu tuduhan serius. Anda punya data-datanya kalau ditangkapnya Edhy by design?
Oke. Itu kan dugaan. Tapi saya sudah menciumnya sejak Agustus lalu. Saya juga sudah peringatkan Menteri Edhy soal itu dan staf-staf khususnya.

Soal apa?
Saya bilang hentikan proses yang salah dalam ekspor benur itu. Termasuk soal budi daya dan restocking-nya.

Jangan sampai ada monopoli yang berdampak pada hukum dan kerugian negara.

Apalagi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ekspor benih lobster belum terbit juga ya…
Itu juga kesalahannya. Meski sudah diusulkan, tapi kan belum terbit. Masa ada yang ekspor lalu negara enggak dapat apa-apa. Ini kan masalah.

Sebenarnya, pemberian izin ekspor benih lobster itu transparan atau enggak sih untuk nelayan?
Cukup transparan ya. Kan Majalah Tempo juga sudah mengulasnya. Baik perusahaan yang baru, maupun yang lama.

Perusahaan Anda termasuk yang memiliki izin ekspor itu?
Saya itu gak punya perusahaan apa-apa. Saya hanya berkepentingan mengadvokasi dan memberi pencerahan kepada nelayan.

Apakah efek kebijakan Edhy Prabowo itu sudah terasa terhadap nelayan lobster, meski baru sebentar?
Alhamdulillah sudah ya. Pelan-pelan para nelayan sudah bisa membiayai anaknya yang dulunya tidak sekolah, menjadi bisa sekolah.

Pengepulnya pun sudah bisa beli mobil untuk operasional. Ya, macam-macam lah efeknya.

Bukankah harga benur jauh lebih murah ketimbang dewasa. Jika benur harganya belasan ribu, dewasanya bisa Rp4 juta. Nelayan jauh lebih untung…
Betul. Sampai Vietnam itu harga benur itu jadi Rp51 ribu. Kalau zaman ilegal bisa sampai Rp150 ribu. Kenapa mahal? Karena perjalanannya panjang. Tidak pakai pesawat atau kapal feri.

Si penyelundup itu memakai perahu, tembus Malaysia, Singapura, lalu Vietnam—untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan tikus.

Kenapa kalau legal jauh lebih murah?
Karena direct ya. Dari Bali atau Lombok langsung ke Singapura atau Vietnam. Jarak distribusinya itu dipangkas.

Apa faktor budi daya lobster sulit dikembangkan dan tak optimal di Indonesia, tapi kok Vietnam bisa?
Intinya Vietnam sudah melakukan modernisasi teknologi terkait lobster sejak tahun 1966. Di Indonesia, lobster baru dibicarakan pada tahun 2002.

Ketika para nelayan ramai-ramai menangkap pada tahun-tahun 2014-2015, konflik kan terjadi. Antara nelayan dan pemerintah.

Ketika itu Menteri Susi melarang penangkapan benih lobster. Yang ditangkap justru para nelayan oleh polisi.

Termasuk Anda ya karena mengkritik Susi Pudjiastuti?
Ha-ha iya. Tapi tidak sempat masuk penjara.

Seandainya Susi kembali menjadi menteri di KKP, Anda setuju?
Enggak masalah. Pemilihan kan ada di tangan presiden. Beliau percaya atau enggak dengan Ibu Susi. Begitu kan.

Di media sosial, Anda dianggap orang dekat dari Rokhmin Dahuri, mantan menteri di KKP juga. Sehingga Anda sering menyerang Susi. Apakah benar?
Saya itu kepada tiap manusia harus baik. Siapapun dia. Saya tidak punya masalah dengan siapapun. Silaturahmi harus dijaga.

Yang penting, mari sama-sama kembalikan kepercayaan publik di sektor perikanan dan kelautan. Agar nelayan bisa sejahtera.

"Nelayan bahagia-bahagia saja Pak Edhy ditangkap."

Rusdianto Samawa

Oke. Bagaimana sebenarnya cara nelayan kita mendapatkan lobster?
Begini. Benih-benih lobster itu sebetulnya bukan berasal dari Indonesia. Benih itu berasal dari Laut Australia.

Benih-benih itu kemudian terbawa arus ke perairan Kepulauan Andaman, lalu ke Aceh, Sulawesi, Sumatra, Selatan Jawa, termasuk NTB.

Ini proses alam ya?
Iya. Perjalanannya itu 150 hari untuk sampai Indonesia.

Nah, pada bulan November sampai Maret itu, laut akan tampak putih, benih berlimpah.

Tapi ketahanan hidup mereka juga amat rendah. Hanya 0,01 persen. Itu yang disebut sink population.

Mereka mati karena dimakan ikan besar atau pemangsa lain?
Saat mengambang di laut itu, ikan-ikan memakan mereka. Kalau ikan besar yang makan, ya bisa jutaan benih yang masuk perutnya.

Untuk nelayan di Indonesia, membudidayakan lobster adalah PR besar?
Ya karena mahal sekali. Makanya saya lebih setuju penangkapan benur itu untuk dua hal. Budi daya dan ekspor.

Jadi jelas dan sesuai dengan Permen KKP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

Mahal pakannya?
Iya. Pakannya itu dari cumi dan kerang-kerangan. Per kilo saja sudah mahal itu pakannya. Makanya ekspor benur bisa jadi jalan, sementara budi daya dibenahi.

Tetap banyak sih yang tidak sepakat dengan ekspor benur itu…
Itu kan pertarungan antara konservasi dan ekonomi saja. Kalau Ibu Susi kan lebih ke konservasi, kalau Pak Edhy lebih ke ekonomi. Keduanya ada plus minus.

Membingungkan kah bagi nelayan karena tiap ganti menteri pasti ganti kebijakan?
Tentu saja bingung. Apalagi setelah Pak Edhy ditangkap. Nelayan jadi tidak produktif. Yang kemarin sudah keluar modal, tapi kini dilarang ekspor, kan jadi sulit situasinya.

Kalau dilarang terus, pasar gelap akan muncul lagi. Nelayan juga yang dirugikan.

Nelayan kecewa dengan Edhy Prabowo?
Nelayan bahagia-bahagia saja Pak Edy ditangkap. Mereka itu rasional dan tidak terganggu.

Kalau mencuri, ya sudah pasti ditangkap. Apalagi mencuri untuk beli jam ROLEX.