Jum'at, 10 Januari 2025
DPW PSI DKI Jakarta (Cuplik.com/Fanny Nurul)
Cuplikcom-Jakarta-Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar meminta agar fraksi partai lain di DPRD DKI Jakarta tegas mengambil sikap terkait kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.
Dia mengatakan, PSI saat ini jelas menolak adanya kenaikan anggaran RKT tersebut dan belum mendengar adanya sikap yang tegas dari fraksi lain.
"Kami berharap akan ada partai-partai lain juga yang akan menyatakan sikap apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan tegas menolak," kata Michael dalam konferensi pers video, Kamis (3/12/2020).
Michael menjelaskan, sikap partai tersebut penting untuk melihat apakah ada peluang rencana RKT tersebut tertolak.
Menurut dia, apabila jumlah fraksi yang menolak lebih banyak, kemungkinan RKT dengan jumlah fantastis tersebut bisa dibatalkan.
"Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna nanti," kata dia.
Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan RKT anggota dewan sebesar Rp 888 miliar.
Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.
"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.
Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD.
Keteladanan itu, menurut Michael, perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan yang bisa mencapai Rp 689 juta per bulan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Gerinda DPRD DKI Jakarta S Andyka mengatakan, kabar mengenai kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta dalam usulan rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan kebohongan publik.
Menurut dia, kabar tersebut dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
"Angkanya enggak segitu. Dan itu kebohongan publik. Dan ini mayoritas kegiatan untuk masyarakat," kata Andyka, Rabu (2/12/2020).
Seperti diberitakan, jika gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan naik menjadi Rp 8,38 miliar dalam setahun pada 2021.
Menurut Andyka, alokasi anggaran yang tertera dalam RKT mayoritas digunakan untuk kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.
Kegiatan tersebut seperti kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), rapat dengan eksekutif, dan lain-lain.
Dia mencontohkan kegiatan seperti sosialisasi rancangan peraturan daerah (perda) yang masuk ke dalam RKT.
Kegiatan ini dilakukan lantaran masyarakat banyak yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan perda.
"Karena selama ini kalau terkait masalah penyusunan perda ini kan kebanyakan dari akademisi, dari pakar, perwakilan ini perwakilan itu, tidak pernah langsung dari masyarakat," kata Andyka.
Kemudian kegiatan lain seperti sosialisasi kebangsaan yang juga masuk dalam kegiatan RKT.
