Kamis, 9 Januari 2025
Ketua DPD PSI Kota Jakarta Barat, Norman Lianto (Cuplik.com/Fanny Nurul)
Cuplikcom- Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jakarta Barat Partai Solidaritas Indonesia, Norman Lianto, mendukung penuh Fraksi PSI DKI Jakarta dan DPW PSI DKI Jakarta yang menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp 888 M Rupiah.
“Kami dari pihak DPD PSI Jakbar sudah bertanya ke berbagai elemen masyarakat di Jakarta Barat perihal rencana kenaikan anggaran ini. Hasilnya, semua elemen masyarakat menolak karena keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak. Anggota Dewan yang Terhormat justru selayaknya menjadi yang terdepan untuk menyisihkan gaji mereka yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat,” kata Norman dalam keterangan tertulis kepada Cuplik.com, Kamis (3/11/2020)
Menurut Norman, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
Norman menilai, bahwa Fraksi PSI DKI Jakarta sudah menjalankan amanat konstituennya dengan menolak secara tegas usulan kenaikan RTK DPRD DKI Jakarta tahun 2021
“Kami mendengar sendiri bagaimana konstituen kami di Jakarta Barat marah, kecewa, dan menolak keras rencana kenaikan anggaran ini dan sudah selayaknya kami menyuarakan aspirasi mereka,” ujar Norman
“Anggota Legislatif PSI yang mewakili masyarakat Jakarta Barat sudah berada di jalan yang benar dan akan terus kami dukung” imbuhnya
Sebelumnya, Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar meminta agar fraksi partai lain di DPRD DKI Jakarta tegas mengambil sikap terkait kenaikan rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.
Dia mengatakan, PSI saat ini jelas menolak adanya kenaikan anggaran RKT tersebut dan belum mendengar adanya sikap yang tegas dari fraksi lain.
"Kami berharap akan ada partai-partai lain juga yang akan menyatakan sikap apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan tegas menolak," kata Michael dalam konferensi pers video, Kamis (3/12/2020).
Michael menjelaskan, sikap partai tersebut penting untuk melihat apakah ada peluang rencana RKT tersebut tertolak.
Menurut dia, apabila jumlah fraksi yang menolak lebih banyak, kemungkinan RKT dengan jumlah fantastis tersebut bisa dibatalkan.
"Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna nanti," kata dia.
Michael Victor Sianipar meminta agar seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan RKT anggota dewan sebesar Rp 888 miliar.
Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan saat pandemi Covid-19 berlangsung dan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan.
"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael.
Michael menjelaskan, saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya khususnya Dewan Perwakilan yang mereka miliki di gedung-gedung DPRD.
Keteladanan itu, menurut Michael, perlu ditunjukan oleh wakil rakyat di DPRD dengan cara menolak kenaikan pendapatan yang bisa mencapai Rp 689 juta per bulan.
