Jum'at, 10 Januari 2025
Presiden Joko Widodo Bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin (Cuplik.com/Fanny Nurul)
Cuplikcom-Jakarta-Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin menguat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat empat mata dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Dalam waktu dekat, dikabarkan Jokowi akan memanggil beberapa calon menteri ke Istana.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan Jokowi akan memperkenalkan calon menteri ke publik. Namun waktunya akan ditentukan Jokowi.
"Tentunya akan diperkenalkan kepada publik oleh Bapak Presiden yang waktunya menyesuaikan waktu Bapak Presiden, bisa pagi atau siang," kata Budi dikutip dari detik.com, Senin (21/12/2020).
Pada awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju pada Oktober 2019 lalu, sejumlah figur juga diperkenalkan dengan dipanggil ke Istana. Kabinet ini kemudian diumumkan Jokowi pada 23 Oktober 2019.
Pada Senin (21/12) sekitar pukul 10.00 WIB hingga siang hari, Jokowi rapat bersama Ma'ruf di Istana Merdeka, Jakarta.
Juru bicara Wapres Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan rapat antara Presiden dan Wapres membahas situasi terkini, bisa jadi soal reshuffle.
"Ya kan banyak isu terkait pergantian menteri dan segala macam, saya nggak tahu, karena nggak ada penjelasan," kata Masduki, Senin (21/2).
Masduki menyebut rapat Jokowi-Ma'ruf Amin tidak melibatkan jajaran menteri. Jokowi dan Ma'ruf Amin menggelar rapat berdua secara intensif.
"Nggak (sama menteri), kalau itu pembicaraan antara Pak Jokowi dan Pak Wapres," kata Masduki.
Isu reshuffle ini makin kencang berembus ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring OTT KPK terkait dugaan suap ekspor benur. Menteri Sosial RI Juliari Batubara ditangkap KPK sekitar 2 pekan kemudian. Juliari diduga terlibat korupsi dana bansos Corona.
Sejumlah partai politik, seperti PPP dan NasDem, menyarankan Jokowi melakukan reshuffle secepatnya sebelum pergantian tahun 2020. Parpol pendukung Jokowi tersebut tak ingin ada kursi menteri yang kosong karena bisa menghambat kinerja kementerian.
"Kalau melihat situasi terkini, reshuffle merupakan kebutuhan. Paling tidak sebelum 2020 berakhir semua pos kementerian sudah terisi sehingga tahun 2021 bisa langsung nyetel lagi dengan program-program untuk menerjemahkan visi-misi presiden," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi.
