Rabu, 12 Februari 2025
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bahri (Cuplik.com/ M.Riko Indrianto)
Cuplikcom-Jakarta-Kemendagri menemukan Anggaran anggaran janggal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, (APBD) DKI Jakarta 2021 untuk kegiatan DPRD DKI Jakarta
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri Bahri, mengatakan ada ketidaksesuaian kode rekening dengan kegiatan yang diusulkan.
"Jadi mohon izin saya sampaikan, bukan janggal, ada terdapat kesalahan kode rekening saja. Kode rekening ini kan sekarang baru nih, ada salah penempatan rumahnya saja," ujar Bahri, di Jakarta, Rabu (23/12/2020).
Sehari sebelumnya, Bahri mengatakan bahwa anggaran yang tidak sesuai tersebut cenderung kacau dalam pengisiannya.
Misalnya saja pembelian alat kedokteran dalam pos anggaran subkegiatan publikasi dan dokumentasi dewan senilai Rp 350 miliar.
Selain anggaran belanja alat kedokteran tersebut, ada lima anggaran janggal lainnya mulai dari pembelian pakaian sipil harian, pakaian sipil lengkap dan pakaian dinas harian yang nilainya Rp 2 miliar.
Modal belanja komputer dan peralatan komputer sekertariat DPRD senilai Rp 5 miliar dalam kegiatan pembahasan Raperda.
Belanja gaji dan tunjangan DPRD pada kegiatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 153,6 miliar.
Belanja perjalanan dinas luar negeri senilai Rp 27,2 miliar untuk kegiatan kunjungan kerja dalam daerah.
Terakhir belanja penghargaan atas suatu prestasi dengan nilai Rp 41,4 miliar dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. Totalnya mencapai Rp 580 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar menilai anggaran tak jelas tersebut bisa lolos dari pengawasan karena jadwal pembahasan KUA-PPAS 2021 terlalu mepet.
"Pembahasan di rapat-rapat DPRD berlangsung kilat dan terkesan hanya formalitas. Bahkan, isi komponen belanja pun tidak sempat dibuka di dalam rapat-rapat DPRD," kata Michael.
PSI sebenarnya sudah mengingatkan, lanjut Michael, pembahasan APBD 2021 akan jauh lebih parah ketimbang tahun-tahun sebelumnya karena jadwal pembahasan yang singkat.
