Ilustrasi (Cuplik.com/Fanny Nurul)
Cuplikcom-Jakarta-Harga obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) pada perdagangan Senin (11/1/2021) ditutup bervariasi, di tengah sentimen vaksinasi nasional yang masih hadir di pasar keuangan Indonesia.
Mayoritas Surat Berharga Negara (SBN) hari ini cenderung dilepas oleh investor, kecuali SBN berseri FR0039, FR0082, dan FR0080 yang ramai dikoleksi oleh investor. Dilihat dari imbal hasilnya (yield), hampir semua SBN mengalami kenaikan yield, tetapi tidak untuk yield SBN seri FR0039 tenor 3 tahun yang turun 1 basis poin (bps) ke level 4,653%.
Yield SBN Seri FR0082 berjatuh tempo 10 tahun yang merupakan acuan yield obligasi negara juga turun 3,4 bps ke level 6,298%. Sedangkan yield SBN seri FR0080 bertenor 15 tahun turun 0,5 bps ke 6,738%
Yield berlawanan arah dari harga, sehingga kenaikan yield menunjukkan harga obligasi yang turun. Demikian juga sebaliknya. Satuan penghitungan basis poin setara dengan 1/100 dari 1%.
Vaksinasi masal di Indonesia sudah resmi dimulai pada Rabu kemarin setelah Presiden Jokowi dan beberapa pejabat ikut divaksinasi. Meski prosesnya akan memakan waktu yang cukup panjang untuk agar vaksinasi di seluruh Indonesia selesai, tetapi harapan akan hidup berangsur-angsur normal kembali, dan perekonomian bisa bangkit kembali.
Sementara itu dari eksternal, Presiden AS, Donald Trump, dimakzulkan oleh House of Representative (DPR) AS Rabu kemarin, seminggu sebelum lengser dari jabatannya.
Trump disebut telah melakukan penghasutan ke massa pendukungnya yang berbuntut pada penyerangan gedung parlemen Capitol Hill. Hal tersebut terjadi 6 Januari lalu, setelah demo besar simpatisan Trump di Washington AS.
Ini merupakan kali kedua Trump coba dimakzulkan oleh DPR setelah tahun 2019 lalu, dan menjadi presiden AS pertama yang mengalami hal tersebut. Meski demikian pemakzulan tersebut tidak akan terjadi sebab, Senat AS yang dikuasai Partai Republik kemungkinan tidak akan menyetujui hal tersebut.
AS menganut sistem dua kamar, sehingga sidang pemakzulan tak hanya mendapat persetujuan DPR tapi juga Senat dan sebaliknya.