Jepang Gelontorkan Rp704,6 Milliar Untuk Bangun SKPT Pulau Terluar Indonesia

Cuplikcom-Jakarta-Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) memberikan dana hibah sebesar Rp704,6 miliar untuk pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan ekonomi masyarakat pulau terluar di Indonesia. 

Hal ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Hibah, Grant Agreement for The Programme for The Development of Fisheries Sector in Outer Islands Phase 2 yang dilakukan bersama Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Selasa (2/2/2021)

Penandatangan Perjanjian Hibah diwakili oleh Chief Representative JICA Indonesia Office dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar di Gedung Mina Bahari Jakarta.

"Dana itu, untuk membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di enam wilayah di pulau terluar di Indonesia," kata Antam dalam keterangan perss kepada Cuplikcom, Selasa (2/2)

Antam menambahkan, hibah ini merupakan hibah langsung yang baru pertama kali ada di Indonesia, dimana Pemerintah Jepang secara langsung mentransfer dana Hibah kepada KKP dalam mata uang Yen senilai 5,5 miliar Yen atau setara dengan Rp704,6 miliar.

Transfer sendiri melalui dua tahapan. Tahap pertama telah diberikan senilai 2,5 miliar Yen dan kedua senilai 3 miliar Yen akan diberikan setelah perjanjian hibah kedua dilakukan.

(Penandatanganan Dokumen Perjanjian Hibah dari JICA untuk Pengembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pula terluar Indonesia)

 Antam menambahkan, hibah ini merupakan kali kedua pengembangan ekonomi masyarakat di pulau terluar yang dilakukan JICA bersama KKP. Sebelumnya, di tahap 1 telah banyak capaian yang telah dilakukan, termasuk pelaksanaan konstruksi pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan di Biak. Adapun penandatanganan fase 1 dilakukan sejak 2018 dan akan selesai di tahun 2024 mendatang. 

Adapun enam pulau terluar tersebut adalah Natuna, Morotai, Sabang, Saumlaki, Moa, dan Biak. Dipilihnya pulau terluar tersebut dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia.

"Termasuk memajukan ekonomi masyarakatnya. Sekaligus mewujudkan industri di pulau terluar," tambahnya.

Untuk diketahui,  SKPT merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir, utamanya di pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan, yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal berbasis perikanan. Sehingga di pulau terluar tersebut bisa memiliki Pelabuhan Perikanan serta Pasar Ikan yang representative untuk menjadi pusat ekonomi masyarakat pulau terluar.

(Sekjen Kementerian Kelautan Dan Perikanan Antam Novambar Bersama Chief Representative of JICA Indonesia Shigenori Ogawa)

Sementara itu, Chief Representative of JICA Indonesia Shigenori Ogawa, mengatakan program hibah ini bertujuan mendorong pertumbuhan industri perikanan lokal. Nantinya, nelayan skala kecil dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas cold storage dan fasilitas produksi es. "Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada stimulasi industri perikanan lokal dan peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir melalui nilai tambah yang lebih tinggi pada produk perikanan dan distribusi produk yang lebih baik di luar pulau," ujarnya. 

Kerjasama JICA

Kerja sama antara JICA dan Pemerintah Indonesia di bidang kelautan sudah lama terjalin lebih dari 40 tahun. Salah satu yang menonjol adalah kerja sama terkait pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta.

Lebih lanjut Shinegori menuturkan bahwa  JICA adalah lembaga bantuan dana luar negeri Jepang yang tidak hanya memberikan bantuan kepada Asia saja tetapi juga Afrika dan Timur Tengah.

"Untuk jenis bantuan dari JICA sendiri terbagi menjadi 3 yaitu bantuan finansial yaitu pinjaman dana untuk membiayai proyek-proyek di negara tujuan. Contohnya adalah Proyek Pelabuhan Patimban Subang dan Projek MRT Jakarta. Pendanaan lainnya adalah hibah dan bantuan teknis yang berupa pelatihan maupun seminar dengan mendatangkan ahli dari Jepang untuk Indonesia," jelasnya.

Untuk bantuan hibah kali ini, merupakan fase ke II  dan berharap fasilitas yang dibangun nanti dapat dipergunakan dengan baik. dan untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan (sumberdaya manusia) untuk mengelola SKPT tersebut.

"Karenanya, selain diberikan bantuan dalam bentuk hibah, Pemerintah Jepang juga memberikan bantuan teknis. Kesepakatannya sendiri sudah disepakati pada tahun lalu. Dengan pengalaman JICA, diharapkan kerjasama dengan KKP ini bisa berjalan dengan sukses," tutupnya.