Sabtu, 15 Maret 2025
Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris (cuplikcom/Fanny Nurul Hotimah)
Cuplikcom-Jakarta-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam membukukan arus kas ditengah Pandemi mengalami surplus yang cukup fantastis, Rp 18,7 triliun. Sejak Juli lalu, BPJS Kesehatan juga tidak lagi gagal membayar klaim yang diajukan pihak rumah sakit. Padahal sebelumnya santer informasi tentang defisifit BPJS Kesehatan.
"Saya tidak mengatakan ini prestasi, tapi bagian dari proses alamiah berkat berbagai penyesuaian. Laporan audit kami, ada surplus arus kas Rp 18,7 triliun," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof DR Fachmi Idris kepada wartawan, Kamis (4/2/2021).
Surplus arus kas tersebut, dia melanjutkan, menuju perbaikan kondisi keuangan menjadi semakin sehat. Dengan demikian kalau klaim rumah sakit bisa dibayar tepat waktu, pelayanan kepada masyarakat akan semakin lebih baik.
"Ini jangan dianggap uang lebih ya, surplus ini kita mempersiapkan tagihan (klaim) berikut, sehingga tidak ada gagal bayar. Secara umum kalau kita bicara defisit asetnya itu kita menuju perbaikan sehat," kata Fachmi
Dengan rendah hati, dia juga menyebut surplus kas sebesar Rp 18,7 triliun itu merupakan hasil kerja keras pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan BPJS Kesehatan. Menurut Fachmi, pemerintah belakangan ini sangat fokus menyelesaikan defisit keuangan BPJS Kesehatan.
Salah satu upayanya adalah melakukan audit secara menyeluruh oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2018-2019. Akhirnya, diketahui penyebab defisit terutama bukan karena fraud dan sejumlah indikasi penyimpangan seperti yang disinyalir sejumlah pihak. Tapi ada ketidaksesuaian antara nilai iuran, jumlah peserta, dan fasilitas pelayanan yang diberikan.
Merujuk hasil audit BPKP tersebut, manajemen BPJS Kesehatan terus meningkatkan jumlah peserta sekaligus meningkatkan kepatuhan mereka untuk membayar iuran. Hasilnya, tak cuma mencapai surplus dan tak lagi gagal membayar klaim rumah sakit, kepuasan peserta dan para mitra kerja pun meningkat.
Peran Vital BPJS Kesehatan Selama Pandemi Covid-19
Selama pandemi COVID-19, BPJS Kesehatan memiliki peran penting khususnya dalam penyediaan data masyarakat yang nantinya menerima fasilitas vaksin Corona. Selain itu, BPJS Kesehatan juga diminta untuk membantu pemerintah untuk memverifikasi data tagihan atau klaim rumah sakit terkait pelayanan kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menceritakan awal perusahaan yang dipimpinnya mendapat peran vital dalam penanganan pandemi COVID-19. Padahal, dikatakan Fachmi, berdasarkan UU BPJS Kesehatan tidak bisa memberikan layanan kesehatan terhadap kondisi bencana non-alam.
"Jadi wabah itu tidak menjadi bagian tugas BPJS. Yang menarik adalah pemerintah meminta dan itu dirapatkan khusus dalam rapat kabinet, BPJS ditugaskan tambahan adalah memverifikasi klaim COVID," kata Fachmi di Jakarta, Rabu (10/2/2021).
Proses verifikasi klaim COVID ini, kata Fachmi merupakan tugas vital lantaran berkaitan dengan cash flow rumah sakit di tengah pandemi.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan data khususnya bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) Corona.
"Jadi waktu itu pak Menko Investasi pak Luhut memimpin khusus rapat dan mencari sebetulnya siapa yang terdampak COVID yang butuh bantuan. Di situ kemudian dibuat proxy oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi, peserta BPJS kelas 3 yang non formal diproxykan sebagai orang yang rentan untuk miskin," katanya.
Tidak sampai di situ, Fachmi mengatakan, BPJS Kesehatan diminta pemerintah untuk menyediakan data peserta agar pemerintah mengetahui riwayat kesehatan masyarakat.
"Untuk kemudian kita berikan dashboard data itu ke seluruh pemerintah provinsi, agar tahu petanya, untuk mencegah fatalitas penularan," jelasnya.
Terakhir, data kepesertaan yang dimiliki BPJS Kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
"Awalnya data PBI yang mana masuk kriteria usia 18-59 tahun, tidak punya komorbid, tidak hamil, itu data BPJS diambil, tapi dalam perjalanan semuanya divaksin kecuali yang masih tergantung vaksin dipakai," ungkapnya.
