Berikan Perlindungan Pada Petani, Ono Surono Tolak Impor Beras

Cuplikcom - Indramayu - Kebijakan impor beras tidak sejalan dengan semangat empat Pilar Kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam UUD dan Pancasila, keberpihakan terhadap rakyat dengan pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Perihal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono, dalam kegiatan sosialisasi empat pilar Kebangsaan, di Kabupaten Indramayu, Senin (22/3/2021). 

"Sehingga, bicara sikap kita, langkah kita kedepan, bagaimana memberikan perlindungan kepada petani, ini merupakan jalan yang sesuai dengan 4 pilar kebangsaan, khususnya terkait dengan Pancasila," terangnya 

Ono Surono mengatakan, bagaimanapun juga Pancasila adalah ujungnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, apa yang kita lakukan hari ini seyogyanya point-point dalam Pancasila dari mulai sila pertama sampai dengan sila yang kelima, ini semata-mata bagaimana ujungnya mensejahterakan rakyat. 

Ono Surono menegaskan, Komisi IV DPR RI menolak kebijakan impor beras sebesar satu juta ton. Pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri seiring memasuki masa panen raya di periode Maret-April 2021. 

Semangat yang dilakukan saat ini adalah membangun kedaulatan pangan di dalam negeri, karena Indonesia memiliki sumber pangan melimpah. 

"Penolakan itu sudah menjadi suara saya di Komisi IV, dalam hal ini mewakili masyarakat di dapil Jabar VIII yang meliputi wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon," tegas Ono.

Menurutnya, penolakan tersebut sesuai dengan tata kelola komoditas pangan Nasional, yang harus mengutamakan produksi dalam negeri. Oleh karena itu, Ono meminta pemerintah komitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau, misalnya dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian. 

"Sebenarnya untuk pasokan beras di kita itu surplus sebanyak 12 juta ton dan itu diperkirakan sampai Mei 2021," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Ono, kondisinya masih ada cadangan beras di Bulog yang cukup sampai Mei. 

"Malahan lebih ada sekitar 400 ribu ton sisa Impor 2018, di mana ada 100 ribu ton lebih rusak turun mutu," ucapnya. 

Namun, Ono Surono, yang juga merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menuturkan, bahwa faktanya dengan isu impor beras ini harga gabah di petani sudah turun dan anjlok. 

"Jadi PDI Perjuangan dengan tegas menolak impor, kemudian untuk Menteri Perdagangan jangan mengambil kebijakan sendiri. Ini diketahuinya bahwa Menteri pertanian juga tidak diajak bicara tapi mereka punya perhitungan sendiri bisa produksi 12 juta ton, sama Bulog juga tidak diajak bicara," ujarnya. 

Kalau benar-benar terjadi impor beras, tambah Ono Surono, pada saat cadangan beras cukup dan produksi juga cukup, pasti akan ada penurunan harga gabah di petani. 

"Artinya Mendag tidak punya hati nurani untuk membela petani kita," tutupnya.