Sabtu, 11 Januari 2025
Bencana Banjir Bandang di NTB (Cuplik.com/ M.Riko Indrianto)
Cuplikcom-Jakarta-BNPB Pusat memperbaharui korban bencana akibat siklon Seroja di NTT dan NTB. Total korban meninggal dunia akibat bencana di NTT dan NTB mencapai 167 orang.
Kepala BNPB, Doni Monardo memaparkan data terkait korban bencana di NTT. Dia menuturkan di wilayah Flores Timur tidak ada tambahan korban jiwa hari ini.
Lebih lanjut, Doni menyampaikan ada 46 korban tewas di Lembata dan 22 orang hilang. Kemudian, di Alor ada 28 orang yang tewas dan hilang sebanyak 13 orang. Lalu di Kupang hari ini ditemukan satu orang tewas, sehingga total menjadi 4 orang.
"Rote Ndao yang semula dilaporkan ada dua yang meninggal ternyata hasil terakhir laporan dari bupati yang meninggal nihil. Termasuk Ngada yang semula dilaporkan satu orang meninggal ternyata yang dilaporkan tersebut masih hidup jadi yang meninggal tidak ada," kata Doni dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat (9/4/2021).
Berikut ini rinciannya:
Korban Meninggal di NTT:
Kota Kupang: 6 orang
Flores Timur: 71 orang
Malaka: 6 orang
Lembata: 46 orang
Ende: 1 orang
Sabu Raijua: 2 orang
Alor: 28 orang
Kupang: 4 orang
Sikka: 1 orang
Total: 165 orang
Korban Hilang di NTT
Flores Timur: 5 orang
Lembata: 22 orang
Sabu Raijua: 5 orang
Alor: 13 orang
Total: 45 orang
Sementara di NTB, korban tewas ada di Bima sebanyak dua orang. Doni juga melaporkan sejumlah terkait perbaikan aliran listrik yang terkendala pascabencana. Dia mengatakan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan PLN pusat untuk mengupayakan pemulihan.
"Sehingga pelayanan listrik ke daerah yang masih terkendala bisa berjalan lebih baik lagi," kata Doni.
Sampai saat, lanjut Doni, belum ada kesulitan terkait obat-obatan sampai jumlah dokter untuk menangani warga yang terkena dampak ataupun korban luka. Dia menyampaikan, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait relokasi warga yang permukimannya sudah tidak mungkin dibangun kembali.
"Konsep relokasi ini harus menyiapkan tim terpadu untuk melakukan program sosialisasi terdiri tokoh agama, tokoh masyarakat dan pakar, serta budayawan. Sehingga, ketika mulai masyarakat bisa senang mengikuti program pemerintah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat yang baru, sehingga pemerintah pusat melalui PUPR bisa melakukan pembangunan," kata Doni.
