Jum'at, 10 Januari 2025
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango (Cuplik.com/ M.Riko Indrianto)
Cuplikcom-Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango meminta maaf untuk merespons bantahan Singapura atas tuduhan surga bagi koruptor.
Nawawi meminta maaf bila ada pernyataan KPK menimbulkan ketidaknyamanan.
Permintaan maaf itu disampaikan Nawawi setelah Kementerian Luar Negeri Singapura membantah tudingan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto bahwa Singapura merupakan surga bagi koruptor.
"Mohon maaf, saya kebetulan tidak terlalu menyimak pernyataan yang disampaikan Deputi Penindakan yang telah memunculkan respons dari pemerintah Singapura. Tapi yang pasti kalau ada pernyataan-pernyataan yang mengatasnamakan lembaga yang telah menimbulkan ketidaknyamanan, tentu kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari pernyataan-pernyataan tersebut," kata Nawawi, di Jakarta, Sabtu (10/4/2021)
Ia pun menyampaikan bahwa KPK dan CPIB-lembaga antirasuah Singapura-terus menjalin kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi, baik dalam hal pencegahan, pendidikan, hingga penindakan.
Menurut Nawawi, CPIB sudah sering membantu KPK dalam sejumlah penanganan perkara. Begitu juga dalam hal MLA (bantuan hukum timbal balik), seperti dalam penanganan perkara Innospec, PT Garuda Indonesia, dan e-KTP.
"KPK sangat berterimakasih atas jalinan kerja sama dengan CPIB selama ini. Tentu kami sangat berharap jalinan kerja sama ini terus berlanjut dan kian meningkat dan komitmen untuk terus saling membantu dalam penanganan tindak pidana korupsi," tuturnya.
Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyatakan bahwa Singapura merupakan negara yang menjadi surga bagi koruptor Indonesia.
Awalnya, Karyoto ditanya mengenai perkara dugaan korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Paulus Tannos. Dia diketahui bermukim di Singapura.
"Begini, kalau yang namanya pencarian dan kemudian dia berada di luar negeri apalagi di Singapura, secara hubungan antarnegara memang di Singapura nih kalau orang yang sudah dapat permanent residence dan lain-lain agak repot, sekalipun dia udah ditetapkan tersangka," ucap Karyoto di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (6/4/2021).
"Dan kita tahu bahwa satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi yang berkaitan dengan korupsi adalah Singapura itu surganya koruptor yang paling dekat adalah Singapura," imbuh Karyoto.
Menanggapi tudingan tersebut, Kementerian Luar Negeri Singapura langsung membantah.
"Tuduhan tersebut tidak mendasar. Singapura telah memberikan bantuan kepada Indonesia dalam beberapa investigasi sebelumnya dan yang sedang berlangsung," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Singapura dalam keterangan resmi.
Seperti diketahui Paulus Tannos menjadi tersangka kasus e-KTP sejak 2019. KPK juga sudah mengetahui keberadaan Tannos kala itu.
"Proses di penyelidikan sudah ada interaksi awal dengan PLS (Paulus Tannos). Nanti kita lihat penyidik seperti apa, yang pasti kerja sama dengan otoritas setempat sudah dilakukan," ucap Wakil Ketua KPK saat itu Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019) lalu.
"Kita lihat apa bisa menghadirkan. Nanti penyidik sudah punya rencana untuk itu," imbuh Saut.
Tannos merupakan 1 dari 4 tersangka baru yang dijerat KPK kala itu. Tiga tersangka lainnya adalah Miryam S Haryani, Isnu Edhi Wijaya, dan Husni Fahmi.
Saut menyebut Tannos berperan sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP. Dalam Akta Perjanjian Konsorsium disebutkan bahwa perusahaan itu bertanggung jawab atas pekerjaan pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko e-KTP.
Tannos pernah pula diperiksa KPK pada Mei 2018. Saat itu Tannos diperiksa KPK di Singapura. Pada 18 Mei 2017, Tannos juga memberi kesaksian di persidangan e-KTP melalui telekonferensi karena sedang berada di Singapura
