Jum'at, 10 Januari 2025
Plt Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarajat KPK, Wawan Wardiana Bersama Plt Sekjen PSI Dea Tun (Cuplik.com/Fanny Nurul)
Cuplikcom-Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk melakukan koordinasi terkait sosialisasi penerapan atau implementasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
“Kami datang ke PSI hari ini untuk bersilaturahmi dan kembali mensosialiasikan penerapan atau implementasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Ini penting karena harapannya partai politik menjadi bagian dari agenda pemberantasan korupsi, “ kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana di kantor DPP PSI Jakarta Pusat, Jumat (16/4/2021)
Seperti diketahui, KPK bakal berkeliling ke 16 partai untuk mensosialisasikan SIPP, yang juga mencakup soal anggaran partai.
Lebih lanjut Wawan menjelaskan, KPK tengah mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.
"Walaupun begitu, KPK juga ingin agar partai politik tak sekadar menerima dana, namun harus bersedia mengubah dirinya agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks inilah KPK mendorong penerapan integritas partai melalui SIPP ini," ujar Wawan.
(KPK Kunjungi DPP PSI di Jakarta Pusat)
Pada kesempatan yang sama, Plt Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti menyatakan, pihaknya sangat mendukung upaya KPK untuk pembenahan integritas partai politik.
Dea menuturkan, berdasarkan sejumlah survei, DPR dan partai politik menempati dua posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik. Ini konsisten sejak beberapa tahun terakhir.
“Salah satu tujuan kelahiran PSI adalah untuk memperbaiki situasi tersebut, untuk mengembalikan marwah partai politik sebagai institusi yang bekerja buat rakyat, bukan ikut-ikutan mencuri uang rakyat,” kata Dea.
PSI Anti Mahar Politik
Sejumlah terobosan, kata Dea, sudah dilakukan PSI untuk mencegah korupsi. Salah satunya menggelar konvensi kepala daerah.
Dalam konvensi ini, lanjut Dea, tidak ada mahar sama sekali. Mahar adalah salah satu sumber masalah dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Mahar memicu biaya tinggi dalam politik dan pada gilirannya biaya tinggi ini potensial menyeret pada praktik korupsi.
“Alih-alih mahar, kami mendukung seorang calon karena ada kesamaan nilai-nilai. Kami juga memeriksa rekam jejaknya. Kita harus memastikan kandidat terpilih adalah yang terbaik, mereka yang mau bekerja keras untuk rakyat,” kata doktor Ilmu Hukum dari Unpad ini.
PSI juga akan berkomitmen untuk melaksanakan SIPP dan segera membentuk tim yang bertanggung jawab dalam pengisian Tools of Assessment (ToA) dari SIPP.
“Kami juga akan menunjuk satu orang dari tim tersebut sebagai _liaison officer_ atau penghubung PSI dengan pihak KPK,” pungkas Dea.
