Fauzi Bowo menjelaskan, isi LPJ tersebut berbentuk paparan kinerja Pemprov DKI Jakarta berupa kemajuan yang telah dicapai maupun kekurangannya. Utamanya terkait pelaksanaan program unggulan atau dedicated program.
"Inti laporan itu tentu ada yang negatif dan positif. Semua akan saya sampaikan secara terbuka," kata Fauzi, Senin (13/4/2009).
Dia memaparkan, sejumlah kendala kerap dihadapi selama periode satu tahun tersebut. Seperti kendala structural, yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah terlambat dimulai karena APBD DKI telat cair.
Kemudian kendala teknis, berupa adanya kode rekening dalam suatu proyek dedicated program yang terelaborasi dengan digit-digit angka. Sehingga jika salah memasukkan data kode rekening, maka tidak bisa diubah kembali.
Pemprov juga mengalami kekurangan tenaga akuntan yang bersertifikasi.
Lantaran anggota atau staf Pemprov DKI yang memiliki sertifikat akuntan terbatas, maka pelaporan APBD DKI masih belum bagus.
"Ini menjadi masalah pada tahun lalu dan sekarang. Itu semua besok kita laporkan ke anggota dewan," jelasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menambahkan, beberapa perkembangan yang akan dilaporkan adalah bus Transjakarta, pembangunan banjir kanal timur (BKT), mass rapid transit (MRT), pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kasus demam berdarah dengue (DBD), wisata, ruang terbuka hijau, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), pengendalian pencemaran udara, normalisasi kali dan waduk, pembangunan jalan pendukung serta pembangunan jalan di sentra primer barat.