Korupsi dan Seleksi Dirut PDAM Indramayu

"Mungkinkah seleksi Dirut PDAM Indramayu bisa bersih, jujur dan profesional dan terhindar dari praktek praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme?"

Oleh: Mahpudin, SH.,MM., M.Kn. (Praktisi dan Akademisi Hukum). 

Apa korelasi antara korupsi dan Seleksi Dirut PDAM Indramayu? Pertanyaan ini yang muncul dalam pikiran ketika membaca pengumuman dibukanya pendaftaran lowongan pekerjaan Dirut PDAM Indramayu di media massa, sama seperti membuka akun facebook selalu muncul pertanyaan apa yang anda pikirkan.

Maka yang saya pikirkan adalah apakah atau mungkinkah seleksi Dirut PDAM Indramayu bisa bersih, jujur dan profesional dan terhindar dari praktek praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagaimana yang selama ini terjadi dan terindikasi KKN  bukan hanya terjadi pada pengaturan proyek proyek PDAM tetapi juga pada pola rekrutmen direksi dan pegawainya.

Untuk mempermudah bacaan atas indikasi KKN di tubuh PDAM bisa dicek dari daftar nama pegawai dan hubungannya dengan Direksi dan para pejabat atau mantan pejabat pemerintah Kabupaten Indramayu. Pola rekrutmen pegawai yang terindikasi KKN ini merupakan efek domino dari pola rekrutmen di hulunya.

Maka dalam benak pikiran penulis, jika pola rekrutmen dan seleksi Direksi PDAM hanya memenuhi standar normatif sebagaimana persyaratan yang tertulis dalam pasal peraturan per Undang-undangan sebagaimana yang tercantum juga dalam persyaratan calon sesuai pengumuman tersebut di atas, tanpa komitmen yang jelas dan tegas baik dari Pansel dan utamanya dari bupati untuk menolak dengan tegas terhadap praktik dan modus KKN dalam proses seleksi Dirut PDAM ini, rasanya akan sama saja dengan apa yang terjadi selama hampir 20 tahun terakhir ini.

Bupati Nina Agustina yang berlatar belakang profesional di bidang hukum tentu memahami aspek aspek tindak pidana korupsi baik dari segi teori, asas, pencegahan dan pemberantasannya.  Maka upaya pencegahan yang dilakukan Bupati Nina  Agustina  melalui kerjasama dan dukungan dengan institusi penegak hukum dalam mendukung dan menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) patutlah diapresiasi.

Komiten Perubahan yang menjadi tagline Bupati Nina Agustina yang salah satu pointernya  adalah anti korupsi dan Seleksi Dirut PDAM ini  menjadi penilaian berikutnya  pada 100 hari  kepemimpinannya sebagai Bupati Indramayu setelah berhasil dan bersih dari indikasi KKN  mengangkat dan melantik tiga pejabat setingkat kepala Dinas pada pekan kemaren.

Kegagalan atau keberhasilan Bupat Nina Agustina dalam pencegahan atau terhindar dari praktek dan modus KKN pada  momentum seleksi Dirut PDAM akan terlihat pada out put dari proses seleksi oleh pansel. Apakah menghadirkan sosok Dirut PDAM yang satu visi anti korupsi dan loyal terhadap visi misi bupati ataukah sosok Dirut yang sekedar memenuhi standart persyaratan normatif belaka.

Maka ada baiknya kandidat peserta harus diuji oleh publik terhadap tiga aspek di luar syarat normatif yang harus terpenuhi, yaitu: 
Pertama, rekam jejak calon ybs terkait indikasi KKN . Hal ini terkait bukan hanya aspek ajaran perbuatan melawan hukum secara formal tapi juga sifat ajaran atau teori melawan hukum dalam arti materiil, artinya rekam jejak KKN bukan hanya ditelusuri dari catatan kepolisian atau surat keterangan dari Pengadilan Negeri saja, tetapi juga pada aspek kepatutan, kelayakan, kewajaran.

Kedua, profesional, dibutuhkan orang yang memang ahli dibidang nya. Indikatornya pada linier, keilmuan keahlian dan pengalamannya. Bukan yang zig zag secara keilmuan, keahlian dan pengalaman kerjanya.

Ketiga, komitmennya terhadap anti korupsi, indikatornya punya keberanian atau  tidak calon tersebut untuk melakukan "cuci kolam" agar air yang mengalir ke konsumen air jernih bukan air keruh.

Dengan kualifikasi tersebut maka diharapkan Dirut PDAM terpilih adalah sosok yang mumpuni dibidangnya, mampu memberikan layanan prima kepada konsumen dan loyal terhadap visi misi Indramayu Bermartabat. 

Semoga.