Busyro Muqodas Sebut KPK Tamat di Era Jokowi, Begini Respon Istana

Cuplikcom-Jakarta-Ketua PP Muhammadiyah bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas menyebutkan bahwa KPK tamat di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, justru menantang Busyro Moqodas untuk menyampaikan pikiran terkait KPK langsung di hadapan Jokowi

"Kalau perilaku prejudice itu berbeda dengan kritik. Mana bisa orang sekapasitas mantan Ketua KPK, kemudian Ketua Bidang Hukum dan HAM di PP Muhammadiyah, kalau mau menyampaikan pikiran-pikiran cerdas dan jenius kepada presiden terkait dengan hal-hal yang menyangkut KPK apa susah? Apa sulitnya mau ketemu presiden itu? Kan pimpinan Muhammadiyah itu orang ulama itu," kata Ngabalin kepada Wartawan, Kamis (13/5/2021)

"Saya ini kenapa keras memprotes itu? Karena saya keberatan kalau Muhamadiyah itu dirusaki untuk menciderai namanya, terciderai itu organisasi yang berwibawa, kuat, bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah. Sebaiknya berhenti saja dari Muhammadiyah kemudian aktif di LSM, jadi tidak merusak Muhammadiyah," imbuhnya.

Ngabalin meminta kepada Busyro Muqodas agar tidak memposisikan diri seperti pegiat LSM antikorupsi di PP Muhammadiyah, menurutnya, kalau mau berpolitik, agar masuk partai politik, dan mengundurkan diri dari Muhammadiyah.

Ngabalin pun tak keberatan jika Busyro Muqoddas berbalik menyarankan Presiden Jokowi supaya memberhentikan dirinya dari KSP.

"Kalau saya keras bicara tentang Pak Busyro dan Pak Anwar Abbas itu ya karena mereka adalah pimpinan Muhammadiyah, sebaiknya mereka berhenti, sebaiknya mengundurkan diri, supaya lebih bebas. Nanti kalau Pak Anwar dan Pak Busyro berkesempatan ketemu presiden, usulkan saja kepada presiden supaya memberhentikan saya, enggak usah ngomong-ngomong di publik begitu, enggak zamannya lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqqodas menyebut riwayat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tamat di tangan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu ia sampaikan menyikapi penonaktifan 75 orang pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan.

"Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya," kata Busyro di Jakarta, Rabu (12/5/2021)

Busyro menyampaikan posisi KPK pun makin lemah saat Firli Bahuri dkk terpilih menjadi pimpinan, Busyro menilai, pelemahan KPK yang semakin parah itu pun terlihat lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan dalih untuk status kepegawaian menjadi ASN sesuai UU KPK hasil revisi pada 2019 silam.