Kamis, 27 Februari 2025
Jemaah Haji (Cuplikcom/Nabila Ebivalia)
Cuplikcom-Jakarta-Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa, Indonesia tidak mendapat kuota haji pada tahun ini, setelah pemerintah Saudi memperketat aturan ibadah haji akibat pandemi Covid-19.
Dengan demikian RI berpeluang tidak mengirim calon jamaah haji selama 2 tahun berturut-turut.
Dasco menyatakan, pemerintah dan legislator tidak membahas mengenai pelaksanaan vaksin untuk calon jamaah haji.
"Sementara kita tak usah bahas (vaksin) itu dulu. Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita tak dapat kuota haji," ujar Dasco saat rapat kerja bersama Kementerian Agama di Senayan Jakarta, Senin (31/5/2021)
"Nah ini jadi pelajaran buat kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pemerintah Arab Saudi belum memberi kepastian soal kuota jemaah haji untuk Indonesia tahun 2021.
Menag Yaqut menyebut, berdasarkan simulasi Tim Mitigasi Haji Kemenag, tenggat waktu persiapan penyelenggaraan haji telah melewati batas akhir pada 25 Mei.
"Berdasarkan simulasi yang kita lakukan, jika jemaah diberangkatkan sebanyak 5% saja, maka kita semestinya sudah mendapatkan kepastian kuota pada 25 Mei 2021. Itu sudah lewat. Bahkan, jika jemaah diberangkatkan hanya 1,8%, harusnya kepastian kuota tanggal 28 Mei. Sudah lewat juga," kata Menag Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (31/5)
Ia menyampaikan, waktu yang tersisa sampai dengan closing date bandara di Arab Saudi hanya tersisa kurang dari 50 hari atau sekitar 1,5 bulan.
Atas dasar tersebut, kata Yaqut, Menag juga berdampak pada penyiapan layanan haji oleh pemerintah Indonesia.
"Berbagai persiapan di dalam negeri, meskipun sudah sejak beberapa waktu lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi," tuturnya.
Lebih rinci, Yaqut menjelasakan soal kontrak penerbangan, pelunasan BPIH, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik dan lain sebagainya.
"Yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi," jelasnya.
Karenanya, lanjut Yaqut, usai melaksanakan rapat bersama dengan DPR RI, Yaqut menuturkan pihaknya akan menghadap Presiden Jokowi untuk berkonsultasi terkait hal tersebut.
