Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Cuplikcom/Nabila Ebivalia)
Cuplikcom-Jakarta-Kementerian Keuangan mencatat rata-rata serapan belanja agregat 34 provinsi sampai dengan Mei 2021 sebesar 20,15%. DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan mempunyai serapan tertinggi sebesar 24,59%.
Untuk diketahui, realisasi belanja APBD sampai dengan Mei 2021 baru mencapai Rp 231,32 triliun atau baru mencapai 20,1% dari APBD. Realisasi belanja APBD Mei 2021 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada Mei 2020 yang mencapai Rp 291,72 triliun atau mencapai 24,9%.
Padahal belanja pada APBD 2021 lebih besar dibandingkan belanja APBD 2020, di mana masing-masing untuk 2021 sebesar Rp 1.148,18 triliun dan pada 2020 sebesar Rp 1.005,82 triliun.
Secara rinci, belanja APBD terdiri dari belanja modal yang sebesar Rp 12,47 triliun atau baru mencapai 6,7% dari pagu APBD 2021 yang sebesar Rp 187,38 triliun.
Belanja daerah hingga Mei 2021 juga digunakan untuk barang dan jasa yang sebesar Rp 49,76 triliun atau sudah mencapai 16,1% dari pagu anggaran yang sebesar Rp 309,25 triliun. Serta belanja pegawai sudah terealisasi sebesar Rp 128,93 triliun atau mencapai 32,9% dari pagu yang sebesar Rp 391,46 triliun. Adapun belanja lainnya sudah mencapai Rp 40,16 triliun atau setara 15,4% dari pagu yang sebesar Rp 260,08 triliun.
"Pemda harus terus didorong untuk merealisasikan belanja APBD, sehingga dana tidak menumpuk dalam RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)," tulis dokumen Kementerian Keuangan, dikutip Selasa (22/6/2021).
Serapan belanja tertinggi lainnya secara agregat selain DKI Jakarta, berdasarkan dokumen Kemenkeu tersebut yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, DI Yogyakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat.
Sementara provinsi lainnya, realisasi belanjanya tercatat masih di bawah agregat. Kemenkeu mencatat, Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki serapan terendah pada Mei 2021 yang sebesar 12,56%.
Selain NTT, serapan belanjanya yang masih rendah yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Banten, Aceh, Papua, Kalimantan Timur, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jambi, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (21/6/2021) mengatakan bahwa realisasi belanja di daerah yang masih rendah, menjadi salah satu penghambat upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan pandemi Covid-19 di daerah.
"APBD mengalami kendala besar, dan harusnya kontribusi dan pemulihan ekonomi nasional bisa berharap segera diakselerasi. Karena sangat menentukan bagi pemulihan ekonomi dan kelancaran penanganan Covid," ujarnya.
Dari sisi SILPA APBD pada bulan Mei 2021 mengalami penurunan dari realisasi April 2021. Dimana SILPA APBD pada Mei 2021 sebesar Rp 175 triliun dan di April 2021 sebesar Rp 194 triliun.