Warga Penerima Manfaat Bantuan Tunai (Cuplikcom/ M.Riko Indrianto)
Cuplikcom-Jakarta-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bantuan sosial tunai (BST) untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di DKI Jakarta mulai dicairkan besok, Senin (19/7). BST yang akan disalurkan esok hari bersumber dari APBD DKI Jakarta.
"Yang dari Pemprov DKI transfer akan dilakukan besok melalui rekening penerima sehingga mereka langsung bisa menerima di rekeningnya masing-masing," kata Anies Baswedan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (18/7/2021).
Ia mengatakan total dana bansos tunai yang dialokasikan melalui APBD DKI Jakarta sebesar Rp 604 miliar. Selain dari APBD DKI, Anies menyampaikan bansos tunai disalurkan melalui pemerintah pusat. Total penerima BST sebanyak 1.844.833 kepala keluarga.
"Yang menerima bantuan 1 juta (KK) dibantu melalui APBD oleh Pempov, (sekitar) 837 ribu (KK) itu melalui APBN Kemensos," jelasnya.
Anies juga memastikan penyaluran bantuan sosial selain BST juga akan bergulir di DKI Jakarta. Penyaluran akan dilaksanakan bersama jajaran Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya.
"Kami di Jakarta Forkompinda ini kompak datanya sama vaksinasi sama, target sama, bansos rujukan datanya sama sehingga targetnya pun tidak beririsan. Kita pastikan ini berjalan dengan baik mulai besok seluruh kegiatan akan berjalan termasuk pembagian beras mulai besok," ujar Anies.
Masyarakat akan mendapatkan BST sebesar Rp 600 ribu selama 2 bulan. BST Pemprov DKI disalurkan melalui rekening Bank DKI.
"Dana BST akan langsung dikirimkan ke rekening penerima BST sekitar minggu ke-3 bulan Juli 2021," demikian bunyi keterangan yang dilihat di situscorona.jakarta.go.id pada Jumat (16/7/2021).
Saat ini tercatat 1.007.379 KK terdaftar sebagai penerima BST Pemprov DKI Jakarta. Perinciannya, 55.346 KK di Jakarta Pusat, 210.344 KK di Jakarta Utara, dan 79.346 KK di Jakarta Barat.
Kemudian 160.733 KK di Jakarta Selatan, 497.490 KK di Jakarta Timur, dan 4.120 KK di Kepulauan Seribu. Selain melalui Bank DKI, penyaluran BST yang bersumber dari pemerintah pusat dilakukan melalui PT Pos Indonesia.