DPR Akan Prioritaskan RUU Pengadilan Tipikor

Cuplik.Com - Dua hari lalu, Ketua DPR Agung Laksono berjanji akan memprioritaskan dua RUU penting. Salah satunya adalah RUU Pengadilan Tipikor. Ketika itu, Agung belum menyebutkan waktu definitif kapan kedua RUU itu akan diselesaikan. Kamis (16/4), setelah menggelar rapat dengan sejumlah pimpinan panitia khusus RUU, Agung akhirnya menyampaikan bahwa RUU Pengadilan Tipikor akan ditargetkan selesai sebelum DPR purna tugas pada bulan September 2009 nanti.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan DPR periode 2004-2009 tinggal menghitung bulan seiring dengan telah dirampungkannya pemilu legislatif. Menurut jadwal, DPR menyisakan dua masa persidangan lagi. Yang pertama berakhir bulan Juli 2009, diselingi masa reses yang bertepatan dengan ajang pemilihan presiden, dan yang kedua akan berakhir September 2009. RUU Pengadilan Tipikor ditempatkan pada masa persidangan penutup masa jabatan DPR.

"Kalau yang 16 RUU dapat diselesaikan sebelum tanggal 3 Juli, sedangkan sisanya yang 23 RUU terakhir diselesaikan pada tanggal 30 September nanti. Mudah-mudahan ini bisa terwujud," katanya.

Pada dua masa persidangan terakhir ini, DPR memang pasang target akan merampungkan 39 RUU. Total, menurut Agung, dari 284 RUU yang direncanakan dalam Prolegnas, 157 RUU diantaranya telah disahkan oleh DPR. Artinya, tingkat penyelesaian RUU DPR sudah mencapai 50% dari yang dicanangkan dalam prolegnas.

Soal nasib RUU Pengadilan Tipikor yang ditempatkan pada akhir masa jabatan DPR, Agung beralasan RUU yang merupakan inisiatif dari pemerintah itu baru masuk ke DPR sekitar Agustus. Makanya, proses pembahasan di DPR baru bisa dimulai Oktober tahun lalu. "Tidak bisa ditumplekkan semua permasalahan, tapi meskipun demikian berusaha semaksimal mungkin untuk membahasnya," Agung berdalih.

Daftar RUU, Deadline 3 Juli 2009

1. RUU Pelayanan Publik
2. RUU Penetapan Perpu 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu
3. RUU Mahkamah Konstitusi
4. RUU Komisi Yudisial
5. RUU Jaring Pengaman sistem Keuangan
6. RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
8. RUU Perubahan atas UU No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Jalan
9. RUU Meteorologi dan Geofisika
10. RUU Ketenagalistrikan
11. RUU Jaminan Produk Halal
12. RUU Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan
13. RUU Perubahan Ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
14. RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15. RUU Pengesahan Persetujuan untuk Melaksanakan Ketentuan-Ketentuan dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh
16. RUU Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Sumber: Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Pimpinan Pansus

Tunggu sinkronisasi

Ketua Pansus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara menegaskan bahwa seluruh fraksi telah sepakat akan mengoptimalkan waktu yang tersisa. "Artinya kita tidak ingin membahas RUU sampai RDPU selesai dulu, waktu kita sudah sempit," tukasnya. Total, lanjut Dewi, delapan fraksi sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah. Delapan fraksi itu terdiri dari F-KB, F-PPP, F-PG, F-PAN, F-PKS, F-PBR, F-BPD, dan F-Demokrat.

Soal target September 2009, Dewi memandang target itu wajar karena memang harus dilakukan sinkronisasi dengan RUU Komisi Yudisial, RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, RUU Kekuasaan Kehakiman dan RUU Peradilan Umum. "Sinkronisasi ini diharapkan dapat membangun arsitektur peradilan secara intergrated," katanya.

Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Sulastio mengatakan terhambatnya pembahasan RUU di DPR sedikit banyak juga terpengaruh oleh situasi pemilu. Ia mencontohkan RUU Susduk yang membahas tentang keanggotaan, tugas dan fungsi dewan ini, membuat partai harus berpikir ulang. "Saya melihatnya seperti ada tawar menawar antar partai pemenang di parlemen itu sendiri," ujarnya.

Sulastio juga mengkritik kebiasaan DPR pasang target tetapi seringkali meleset. Makanya, ia mengaku khawatir RUU Pengadilan Tipikor tidak selesai seperti yang ditargetkan. "Saya khawatir rencana RUU Pengadilan Tipikor diprioritaskan sebelum Oktober hanya untuk gugurkan kewajiban saja, bukan niat," Sulastio menambahkan. Alasan sinkronisasi pun, menurutnya, hanyalah alasan yang mengada-ada.