Kamis, 9 Januari 2025
(Cuplikcom/ M.Riko Indrianto)
Cuplikcom-Jakarta-Pengurus PB HMI pimpinan Ketua Umum Raihan Ariatama membantah pihaknya mengeluarkan surat instruksi yang mengajak unjuk rasa pada 6, 13, dan 16 Agustus 2021.
Surat yang beredar adalah surat instruksi kepada Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Se-Indonesia, dan Ketua Umum HMI Cabang Se-Indonesia.
Dalam surat itu, disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal dalam pemenuhan hak warga Indonesia selama pandemi. Untuk itu, akan diadakan unjuk rasa serentak yang mereka sebut sebagai #AgustusMerdeka.
Surat itu ditandatangai oleh Pj Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin dan Sekjen M Akbar Hanubun. Surat tersebut bertanggal 2 Agustus 2021/23 Zulhijah 1442 H.
PB HMI Membantah
Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI, Imam R Nasution, menyebut bahwa HMI di bawah pimpinan Ketum Raihan Ariatama tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
Dia memastikan bahwa HMI tidak akan melakukan aksi demonstrasi, khususnya saat massa PPKM Level 4 di beberapa wilayah termasuk DKI Jakarta.
"Kita dari PB HMI tidak ada ikut aksi besar aksi tanggal 6, 13 bahkan tanggal 16, karena pada saat ini kita dari PB HMI terkhusus di Bidang Soskesra sedang fokus agenda-agenda sosial, seperti distribusi bansos, advokasi masyarakat dalam menghadapi PPKM untuk memutus mata rantai COVID-19," kata Imam, Rabu (4/8/2021) dikutip Detikcom.
"Kita tegaskan kembali kita tidak (menerbitkan instruksi demo itu), karena kita harus bergotong royong untuk Indonesia tangguh dan tumbuh di bulan kemerdekaan ini," katanya.
(Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI, Imam R Nasution)
Imam menyebut, ada sekelompok orang yang mengklaim sebagai pengurus PB HMI. Namun, Imam menegaskan bahwa hasil Kongres XXXI di Surabaya telah menetapkan Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum PB HMI.
"Bagi saya hal itu tidak perlu untuk diperdebatkan karena publik sudah tahu acara yang di Surabaya siapa yang membuka, dan menghadiri, yang saat ini dipimpin saudara Ketua Umum Raihan Ariatama," katanya.
Seperti diketahui, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) pimpinan Abdul Muis Amiruddin menginstruksikan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI se-Indonesia agar menggelar aksi unjuk rasa menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Seruan ini termaktub dalam surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021. Menurut mereka, Presiden dan Wapres Jokowi-Ma'ruf Amin yang dihadapkan pada krisis Covid-19 gagal memenuhi hak masyarakat.
"Kami pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal," kesimpulan dalam surat instruksi tersebut.
PB HMI pimpinan Pj. Abdul Muis Amiruddin lantas meminta agar kader HMI di daerah melakukan aksi pada 6-13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasi mulai dari Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
"Aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," sebagaimana dikutip dari surat tersebut, Rabu (4/8).
