Jum'at, 29 November 2024
Swab Antigen (Cuplikcom/Fanny Nurul)
Cuplikcom-Jakarta-BPK menemukan pemborosan berdasarkan harga satuan yang berbeda dari empat perusahaan yang mengikat kontrak dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam pengadaan alat rapid test Covid-19 dan pembelian masker N95 di tahun 2020.
Untuk alat rapid test Covid-19, pengadaan pertamanya dilakukan oleh PT NPN dengan nilai kontrak Rp 9,87 miliar. Pengerjaan dinyatakan selesai pada 12 Juni dengan jumlah pengadaan alat rapid test Covid-19 oleh PT NPN 50.000 pieces dengan harga per unit barang Rp 197.500. Pengadaan alat rapid tes Covid-19 dengan merek yang sama berikutnya dilakukan oleh PT TKM dengan nilai kontrak Rp 9,09 miliar.
Pengerjaan dinyatakan selesai pada 5 Juni dengan jumlah pengadaan alat rapid test Covid-19 oleh PT NPN 40.000 pieces dengan harga per unit barang Rp 227.272,70. Dengan adanya perbedaan harga satuan tersebut telah mengakibatkan pemborosan senilai Rp 1,19 miliar.
Sementara pengadaan masker N95 dilakukan pertama oleh PT ALK dengan nilai kontrak Rp 17,55 miliar. PT ALK menyatakan pekerjaan selesai pada 30 November 2020 dengan jumlah pengadaan 195.000 pieces dan harga per satuan barang senilai Rp 90.000.
Pengadaan berikutnya dilakukan PT IDS dalam tiga kali perjanjian kontrak dengan total keseluruhan kontrak senilai Rp 5,73 miliar dengan jumlah total pengadaan 89.000 pieces dengan harga per unit barang Rp 60.000. Sementara pada pengadaan pertama untuk 39.000 pieces, harga satuannya Rp 70.000.
Dari kejadian tersebut, BPK menemukan pemborosan terhadap keuangan daerah dalam pembelian masker N95 senilai Rp 5,85 miliar. Angka pemborosan berasal dari selisih harga dari kedua perusahaan. Harga satuan masker di PT ALK per buah Rp 90.000 dengan jumlah barang 195.000, total harga Rp 17,55 miliar. Sedangkan harga satuan masker di PT IDS Rp 60.000 jumlah barang 195.000 harga, total harga Rp 11,7 miliar.
Pemrov DKI Klaim Tidak Rugikan Keuangan Negara
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti merespons soal temuan BPK yang menyebutkan terjadi pemborosan dalam pengadaan alat rapid test Covid-19 dan masker N95 di tahun anggaran 2020 senilai Rp 7 miliar. Widyastuti mengeklaim, pemborosan tersebut hanya masalah adminstrasi dan tidak ada kerugian negara di dalamnya.
Temuan BPK ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo pada 28 Mei 2021. Dalam laporan tersebut, pemborosan pembelian alat rapid test Covid-19 senilai Rp 1.190.908.000,00 dan pemborosan pembelian masker atau respirator N95 senilai Rp 5.850.000.000 sehingga totalnya menjadi 7.040.908.000,00.
“Tidak ada kerugian negara, itu hanya masalah administrasi saja,” ujar Widyastuti di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jumat (6/8/2021).
Widyastuti mengatakan, pada awal tahun 2020, harga alat rapid tes dan masker masih fluktuatif. Namun, kata dia, Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan alat rapid tes dan masker ada sehingga bisa melindungi warga Jakarta dari keterpaparan Covid-19 dan mencegah penularan Covid-19.
“Tentu spesifikasi sama tetapi karena ada keluhan tertentu jadi kita sesuaikan dengan masukan-masukan dari user. Itu kan awal-awal dulu kan masker sulit sehingga banyak sekali jenis yang ada. Nah tentu kita sesuai dengan spesifikasi yang diminta dengan masukan dari user,” tutur Widyastuti.
“Awal tahun lalu kan belum ada pengiriman secara rutin (alat rapid tes Covid-19). Kita meyakinkan bahwa bisa melakukan kegiatan kan belum ada kepastian sehingga kita perlu menjamin warga DKI dapat dilakukan pemeriksaan Covid-19,” kata Widyastuti saat ditanyakan soal pengadaan alat rapid tes Covid-19.
Di tengah situasi yang dinamis dengan harga yang fluktuatif, kata Widyastuti, pihaknya melakukan pengadaan kedua peralatan kesehatan tersebut dengan tetap melibatkan banyak pihak seperti auditor, inpektorat dan kejaksaan.
“Jadi sejak awal kita minta pendampingan oleh semua pemeriksa, inspektorat, kejaksaan, semuanya kita minta mendampingi, mengawal. Saya minta secara khusus kepada para pemeriksa, auditor bagaimana proses di DKI,” kata Widyastuti.
