Rabu, 12 Februari 2025
Penahanan Jumat itu terjadi setelah polisi menahan sekitar 50 politikus dan aktivis Kurdi, sebagian besar dari mereka anggota Partai Masyarakat Demokratik (DTP), Selasa. DTP adalah satu-satunya partai Kurdi yang sah yang terwakili di parlemen.
DTP, yang diadili karena diduga punya hubungan dengan PKK, mengatakan, serangan terhadap kantor mereka dan penahanan mereka merupakan balas dendam atas keberhasilan partai itu dalam pemilihan kotapraja Maret.
Kepala kantor DTP di Istanbul, Halil Aksoy, juga ditahan Jumat.
"Polisi mencari di markas besar kami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan orang-orang dalam daftar pencarian mereka, tapi saya tidak tahu satu atau beberapa nama dalam daftar itu," kata Aksoy pada lembaga siaran NTV.
DTP telah lama diduga mempunyai hubungan dengan PKK, yang berperang untuk memperoleh negara bagi etnik Kurdi di kampung halaman mereka Turki tenggara. Partai itu dikecam karena tidak mencap PKK sebagai organisasi teroris dan karena tidak meminta kelompok itu meletakkan senjata mereka.
PKK dianggap sebagai organisasi teroris oleh AS, Turki dan Uni Eropa.
DTP, yang pemimpinnya, Ahmed Turk, telah bertemu dengan Presiden AS Barack Obama awal April, membantah partai itu mempunyai hubungan dengan PKK.
Konflik separatis yang telah berusia 25 tahun di Turki itu telah menyebabkan 40 ribu orang tewas dan membebani sekali pembangunan politik dan ekonomi Turki.
Siaran CNN berbahasa Turki mengatakan 59 orang telah ditahan di enam kota, termasuk di Ankara, Izmir dan Istambul, Jumat (17/04).
Penahanan luas terhadap politisi Kurdi dan yang diduga para simpatisan PKK itu tiba ketika Turki berupaya untuk memutuskan hubungan antara pemberontak PKK, yang sebagian besar bermarkas di Irak utara, dan masyarakat.
Para pemilik toko di Diyarbakir, kota terbesar di Turki tenggara yang sebagian besar penduduknya etnik Kurdi, tidak membuka usaha mereka Jumat sebagai protes atas penahanan para politisi DTP tersebut.
DTP mencapai hasil baik dalam pemilihan lokal bulan lalu, melipatduakan jumlah kotapraja yang mereka kuasai di Turki tenggara, meskipun ada langkah pemerintah belum lama ini untuk memberi hak lebih banyak pada masyarakat Kurdi.
"Orang memilih DTP karena untuk solusi masalah Kurdi. Operasi itu terjadi pada waktu ketika penyelesaian masalah Kurdi menjadi masalah yang didiskusikan secara intensif untuk pertama kalinya," kata anggota parlemen DTP Gultan Kisanak.
Uni Eropa menginginkan hak-hak politik dan kebudayaan yang lebih besar bagi minoritas Kurdi di Turki, meskipun uni itu menyambut baik langkah belakangan ini oleh pemerintah. Turki ingin bergabung dengan perhimpunan tersebut.
