Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor ke Publik, Menkes Langsung Tutup Data Pejabat Negara

Cuplikcom-Jakarta-Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui adanya kebocoran data sertifikat vaksin Presiden Jokowi melalui aplikasi pedulilindungi.

Menurut Menkes bocornya data sertifikat vaksin bukan hanya pada Presiden Jokowi, tapi seluruh pejabat negara.

Hal ini karena sertifikat vaksin dapat di akses melalui nomor induk kependudukan (NIK).

Namun agar kejadian serupa tidak berluang lagi, Kemenkes telah menutup seluruh data sertifikat vaksin milik pejabat negera.

"Jadi asal dia bisa masukan NIK-nya dia bisa melihat statusnya sudah divaksin atau belum. Memang tidak nyamannya itu banyak bukan hanya Bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar keluar, kita menyadari itu sekarang kita akan tutup data para pejabat," ujar Menkes di Polda Metro Jaya, Jumat (3/9/2021).

Lebih lanjut Budi Gunadi menyayangkan pihak-pihak yang menyalahgunakan aplikasi Pedulilindungi. Padahal aplikasi ini dibuat untuk membantu masyarakat terhindar dari penularan virus corona.

Semisal digunakan sebagai penelusuran aktifitas dan pemeriksaan kesehatan. Kemudian sebagai aplikasi pengatur protokol kesehatan dalam kegiatan.

Namun karena dimanfaatkan untuk menelusuri data pribadi seseorang, hal tersebut sudah masuk dalam ranah hukum.

"Saya mengajak ayo kita bangun budaya lebih sehat dan masing-masing punya hak pribadi. Kalau kita kebetulan tahu tapi karena ini sifatnya pribadi, secara budaya dan negara hukum kita harus menjaga privacy dari yang bersangkutan," ujar Budi Gunadi.

Praktisi Salahkan KPU Dan Penyedia Aplikasi PeduliLindungi

Praktisi forensik digital, Ruby Alamsyah, mengatakan, beredarnya nomor induk kependudukan (NIK) dan bocornya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo merupakan kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyedia aplikasi PeduliLindungi. Sebab, NIK Jokowi itu secara terbuka tercantum pada situs KPU dan dapat diakses oleh publik.

"Mengapa NIK Presiden tertulis lengkap di situs KPU dalam informasi publik yang disiarkan untuk warga? Mestinya penulisan NIK itu, apalagi di publik, tidak perlu lengkap," kata Ruby saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).

Kemudian, lanjut Ruby, verifikasi untuk mengecek status vaksinasi pada aplikasi PeduliLindungi kurang aman.
 

Menurutnya, pertanyaan yang diajukan sistem untuk mengecek status vaksinasi terlalu umum. Hal ini menyebabkan publik mudah mengisinya untuk mencari tahu informasi tentang orang lain, khususnya pejabat publik. Selain itu, PeduliLindungi juga tidak mengecualikan data pejabat tertentu dari sistem pencarian.