Kamis, 9 Januari 2025
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani (Cuplikcom/Fanny Nurul)
Cuplikcom-Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti terkait tersandungnya pejabat daerah di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang diduga melakukan korupsi.
Sri Mulyani geram adanya tindakan korupsi di Probolinggo. Pasalnya, Kabupaten Probolinggo selalu rutin mendapatkan dana transfer keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri yang didaulat sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia itu merinci, jumlah transfer keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp 15,2 triliun. Anggaran tersebut naik dari Rp 959 miliar pada 2012 menjadi Rp 1,86 triliun pada 2021.
Adapun total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp 2,15 triliun untuk 325 Desa. Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali lipat menjadi Rp 1,32 miliar (2021).
Seharusnya, imbuhnya, penggunaan dana di daerah tersebut bisa digunakan untuk membantu masyarakat setempat.
"Anak usia di bawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99% (2015) menjadi 34,04% (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..!" tulis Sri Mulyani melalui akun sosial Instagramnya, dikutip Sabtu (4/9/2021).
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengungkapkan saat ini pengangguran terbuka di Kabupaten Probolinggo naik dari 2,89% pada 2015 menjadi 4,86% pada 2021. Kemudian, tingkat kemiskinan turun dari 20,98% pada 2015 menjadi 18,61% pada 2020.
"Hampir satu dari penduduk masih miskin!" tulis Sri Mulyani lagi.
"Korupsi adalah musuh utama dan musuh bersama dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan," kata Sri Mulyani melanjutkan.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 orang sebagai tersangka terkait jual beli jabatan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Probolinggo. Salah satu tersangka yaitu Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang juga merupakan anggota DPR.
