Jum'at, 10 Januari 2025
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Cuplikcom/Nabila Ebivalia)
Cuplikcom-Jakarta-Kalangan peternak pada hari ini menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Di depan Jokowi, para peternak mengeluhkan harga pakan jagung yang terus melambung tinggi. Mereka mengaku mengalami kerugian hingga Rp 6.000 per kilogram.
Mendengar keluhan dari para petani, Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk menurunkan harga jagung.
"Bapak Presiden menginstruksikan peternak harus diberikan jagung dengan harga Rp 4.500. Kami sangat menagih janji ini," kata Ketua Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, usai pertemuan.
Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, mengatakan pemerintah akan melakukan koordinasi dan penyelarasan kebijakan untuk memastikan harga jagung dapat terjangkau.
"Harga ongkos bisa ditekan, dan kemudian yang terpenting ini bahwa fungsi daripada daging an telur ini adalah untuk memperbaiki gizi masyarakat juga dan inilah yang akan kita kerjakan," kata Lutfi.
Lutfi mengatakan, otoritas perdagangan dan pertanian dalam waktu yang dekat akan mengeluarkan satu terobosan untuk menyeimbangkan sektor perunggasan.
"Kita akan segera menyelesaikan pada akhir minggu ini, dengan terobosan-terobosan tentunya untuk terutama pakan bagi pengunggasan tersebut," jelasnya.
Dalam pertemuan itu, hadir Suroto, peternak yang membentangkan poster bertulisan "Pak Jokowi, Bantu Peternak Jagung dengan Harga Wajar. Telur Murah". Poster tersebut terbentang kala Jokowi melintas di Jalan Moh Hatta, Blitar beberapa waktu lalu.
"Saat bertemu, saya meminta maaf pada Pak Jokowi atas apa yang telah saya lakukan dengan membentangkan poster," katanya,
Suroto mengaku tak menduga poster tersebut akhirnya membawanya bersama peternak lain bertemu Jokowi. Suroto mengakui, poster tersebut dibentangkan hanya sebagai bentuk aspirasi.
"Saya ndak berpikir seperti itu. Ketua koperasi sudah mencoba untuk koordinasi dengan dinas perdagangan, dinas pertanian setempat, minta audiensi, hearing sama Kementan, tapi yang menemui cuma dirjen PKH-nya. Jadi, Ndak bisa memberikan solusi, sedangkan kita terjepit posisinya. Usaha itu Ndak bisa jalan," jelasnya.
"Kita produksi telur saja seumpama 100% itu masih rugi. Sedangkan telur enggak bisa keluar, numpuk di kandang itu. Makanya saya punya inisiatif. Kalau saya ndak nekat membentangkan poster, ini pasti ndak akan ditanggapi. [...] Tidak ada tendensi politik apa-apa ini. Murni saya sebagai peternak mandiri," jelasnya.
