Senin, 21 April 2025
Sudah banyak pihak yang menyerukan agar para anggota KPU diganti. Sejumlah organisasi mahasiswa melakukan unjuk rasa di Kantor KPU, Jumat (17/4) menuntut KPU mundur karena dalam menyelenggarakan pemilu legislatif 9 April lalu KPU terkesan tidak netral. KPU juga terlihat tidak siap dalam menjalankan tugas.
Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggung jawab atas beberapa cacat Pemilu Legislatif 2009 semakin menguat. Desakan ini datang dari Forum Silaturahmi Evaluasi Hasil Pemilu 2009 yang antara lain melibatkan ulama Prof Ali Yafie, Cholil badawi, Hariman Siregar dan Mulyana W Kusumah .
Salah satu yang terungkap adalah, KPU yang seharusnya mengawasi berjalannya pemilu malah berbondong-bondong mengikuti acara pencontrengan di TPS Cikeas tempat presiden melaksanakan hak pilihnya. Dengan begitu KPU terkesan di mata publik, telah memihak satu partai saja.
Semestinya para anggota KPU itu sadar bahwa tugasnya bukan hanya sekadar mengemban jabatan atau kedudukan. Namun, sebagai penentu pembangunan demokrasi di Indonesia.
Untuk itu, bukan hanya KPU saja yang harus bertanggungjawab, tapi juga pemerintah, dalam hal ini presiden. Pemerintah juga harus bertanggungjawab atas kekacauan penyelenggara pemilu. Salah satunya biang keladinya adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Amburadulnya DPT yang mengakibatkan banyak warga tidak bisa menyalurkan hak pilih, dinilai bisa membawa dampak merugikan bagi Presiden SBY. Citra SBY bisa tercoreng dalam pilpres.
Setelah isu ini muncul ke permukaan, jelas mencoreng citra serta mendistorsi persepsi publik kepada SBY. “Jika sebelumnya orang menganggap SBY ini jujur, dengan isu amburadulnya DPT, jelas hal itu mencoreng citra SBY," cetus Direktur LIMA, Ray Rangkuti, di kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin.
Masyarakat Indonesia saat ini sangat sensitif dengan isu jujur dan tidak jujur sama seperti isu korupsi. Jadi karut marut masalah DPT ini, tutur Ray, bisa mengubah persepsi publik terhadap SBY. Sehingga tantangan terbesar SBY adalah membuktikan pemilu 2009 yang lalu sesuai konstitusi, bersih dan baik.
Di sisi lain, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra menemukan adanya indikasi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa untuk Pemilu Legislatif 2009. Dugaan korupsi ini pun akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Forum itu menemukan adanya tujuh pengadaan yang terindikasi korupsi. Tujuh pengadaan yang dimaksud adalah pengadaan kotak suara, bilik suara, DCT, surat suara, tinta, formulir, dan dana sosialisasi. Pengadaan ini menghabiskan anggaran sebesar sekitar Rp 3,9 triliun.
Jika demikian halnya, maka desakan mundur anggota KPU merupakan konsekuensi dari buruknya pemilu kali ini, yang mencuat dari banyak lini. Sungguh, pemerintah dan KPU sedang diuji.
