Sabtu, 11 Januari 2025
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Sekretariat Presiden/Lukman)
Cuplikcom-Jakarta-Keamanan Laut Natuna masih menjadi sorotan dan prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, Pemerintah dikabarkan bakal lebih tegas kepada siapa saja yang berani mengganggu keamanan di pulau terluar Indonesia tersebut.
"Dilatarbelakangi oleh adanya eskalasi ancaman di Wilayah Natuna dan meningkatnya risiko perompakan; kekerasan dan tindak kejahatan di laut; Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Frshlng; serta transnational cimes. Oleh karena itu, MP (major project) tersebut diarahkan untuk pembangunan sarana prasarana pertahanan dan dukungannya serta pengadaan alat peralatan keamanan laut (alpalkamla)," dikutip dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang dilihat Cuplikcom, Senin (27/9/2021).
Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 12,2 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) akan menjadi penanggungjawab.
Hasil yang diharapkan terwujud adalah tidak adanya pelanggaran yurisdiksi di wilayah laut Natuna. Kecukupan alutsista dan sarpras TNI AL menjadi 40,59% dan kecukupan alpakamla dan sarpras Bakamla mencapai 44,17%.
