Jum'at, 31 Januari 2025
Menteri BUMN Erick Thohir saat mengunjungi PT Krakatau Steel, Cilegon Banten (Cuplikcom/Fitriyah)
Cuplikcom-Jakarta-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan adanya indikasi korupsi di dua BUMN, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan grup BUMN perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) harus ditindaklanjuti dan harus dipertanggungjawabkan.
Erick mengatakan, jangan sampai direksi perusahaan yang saat ini yang harus menanggung beban dan akhirnya bisa berdampak pada rencana pengembangan bisnis perusahaan ke depannya.
"Tapi kita kan nggak boleh merem mata juga, kalau yang sebelum ini ada tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan kan. Jangan sampai direksi baru, komisaris baru terkena karena dibilang pembiaran," kata Erick di Telkom Smart Office, Kamis (30/9/2021).
"Sama juga di Krakatau Steel. Krakatau Steel sedang restrukturisasi sudah berjalan tahap 1, tahap 2. Tapi yang masalah blast furnace harus ditindaklanjuti, kalau memang ada indikasi korupsi ya harus diselesaikan, karena kenapa, jangan nanti baru nanti mau berpartner baru ribut ini korupsi," tambahnya lagi.
Dia mengungkapkan, saat ini PTPN telah menyelesaikan proses restrukturisasi bisnisnya dan telah dipimpin oleh direksi dan dewan komisaris baru.
Usai restrukturisasi ini PTPN tengah melakukan konsolidasi bisnis untuk berfokus pada produksi sawit dan tebu untuk memproduksi gula. Sehingga diharapkan dapat tercipta efisiensi bisnis di dalam perusahaan.
Sedangkan di Krakatau Steel, pabrik blast furnace diharapkan dapat beroperasi kembali untuk mengambil kesempatan di tengah tingginya permintaan baja.
"Itu juga sama, supaya komisaris direksi yang sekarang baru, hasil restrukturisasi ini sudah semangat kerjanya yang jadinya rugi, jadi untung. Mereka juga mesti terlepas, bahwa ini kan kasus lama. Jangan mereka sedang melakukan ini akhirnya menjadi bagian yg tadi bilang misa pembiaran," tandasnya.
Erick dalam beberapa waktu terakhir lantang mengungkapkan sejumlah persoalan fundamental, indikasi korupsi, dan 'permainan' di perusahaan BUMN yang dikelola oleh manajemen lama sebelum dirinya melakukan perombakan manajemen.
Hal ini disampaikan setelah perusahaan BUMN terkait melakukan restrukturisasi utang jumbo akibat pengelolaan keuangan yang tidak baik.
Di PTPN, Erick juga menyinggung bisnis gula yang dijalankan PTPN yang kemudian akhirnya dipisahkan saat ini menjadi entitas SugarCo.
Sedang di Krakatau Steel, Erick mengatakan ada indikasi korupsi terjadi dalam pembangunan pabrik blast furnace (tanur tiup) milik emiten baja asal Cilegon, Banten. Pabrik ini adalah pabrik baja tempat produksi hot metal (besi cair) melalui proses peleburan dan reduksi bijih besi sintered ore, pellet serta lump ore.
Erick menegaskan, pasalnya, pembangunan pabrik dengan dana jumbo mencapai US$ 850 juta atau setara Rp 12,16 triliun (kurs Rp 14.300/US$) ini tak kunjung selesai malah sudah dinyatakan gagal pada akhir 2019 lalu.
Dia menyebutkan akibat pembangunan pabrik dengan dana besar ini, perusahaan harus menanggung beban utang yang tinggi hingga mencapai US$ 2 miliar atau mencapai Rp 31 triliun.
